KPK Cekal Dadang Suganda, Terkait Kasus RTH Kota Bandung

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar mencegah Dadang Suganda yaitu pihak Swasta dalam kasus TPK Ruang Tata Hijau (RTH) di Kota Bandung.

Permintaan pencegah ini di perpanjang selama 6 bulan kedepan sejak 26 november 2019, karena saat ini Dadang Suganda sudah berstatus tersangka kasus korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012.

" Pencegahan ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 26 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Febri mengatakan, Dadang diduga menjadi makelar pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau Bandung.

Dadang menjadi makelar memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi.

Adapun Edi diduga memerintahkan eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Setelah lahan tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar kepada Dadang.

Namun, Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik lahan sehingga Dadang diperkaya lebih kurang Rp 30 miliar.

Atas perbuatannya, Dadang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00