KUHP Baru Justru Semakin Sulit Menghukum Mati Bandar Narkotika

KBRN, Jakarta : Bab III Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, pada Bagian Kesatu Paragraf (1) dan (2), diatur Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Di sini secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan haruslah mempertimbangkan banyak aspek dari pelaku atau tersangka. 

Pada Bagian Kedua, diatur tentang Pidana dan Tindakan, dengan Paragraf (1) mengatur Pidana. Dalam Pasal 98 diatur mengenai pengenaan hukuman mati dalam pidana. Disebutkan bahwa 'Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat'. 

Pasal 99 ayat (2) menunjukkan pemenuhan sisi kemanusiaan sebelum melakukan eksekusi hukuman mati. Pertama, tidak dilakukan di muka umum.  Ayat (4) menunjukkan sisi kemanusiaan untuk terpidana perempuan dalam kondisi tertentu, yaitu bagi wanita hamil, dan yang sedang menyusui bayinya. Eksekusi ditunda sampai yang bersangkutan selesai melahirkan/bersalin, dan sampai terpidana tidak lagi menyusui bayinya. 

Dalam Pasal 99 ayat (4) juga mengatur pelaksanaan pidana mati bagi orang yang sakit jiwa, dimana harus menunggu yang bersangkutan sembuh.

Namun begitu, seorang terpidana mati masih ada kesempatan hidup, yakni mengajukan grasi kepada Presiden. Pasal 99 ayat (1) mengatur hal tersebut, yang berbunyi; 'Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden'.

Selanjutnya, semisal dalam persidangan si terdakwa nampak sangat menyesali perbuatannya atau ada alasan lain yang meringankan, peran terdakwa tidak terlalu penting dalam pidana yang dilakukan, serta ada alasan untuk perbaikan diri, hakim dapat menjatuhkan vonis 10 tahun masa percobaan (sebelum dieksekusi mati), sesuai Pasal 100 ayat (1).

Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, dengan tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Namun jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Akan tetapi, dalam Pasal 101 dikatakan, 'Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Semisal ada kasus hukuman mati untuk dealer narkotika atau disebut juga bandar besar narkotika kelas kakap, jaringan internasional, bisa Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila yang bersangkutan menyatakan rasa penyesalan di ruang sidang, itu bisa menjadi dasar bagi hakim menjalankan hukuman percobaan 10 tahun tanpa menyudahi hukuman mati. 

Kemudian, kembali si bandar narkoba menunjukkan sikap yang baik selama masa percobaan, tergantung Presiden apakah akan mengeluarkan Keppres mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup atau tidak. Tapi syaratnya si terpidana harus sudah mengajukan grasi sebelumnya dan ditolak oleh Presiden. 

Bagaimana jika grasi terpidana diterima Presiden sejak awal pengajuan? Inilah permasalahannya apabila pemidanaan jenis kejahatan luar biasa diperlunak, khususnya narkotika. 

Selain itu, ada kemungkinan juga pidana seumur hidup dari si bandar narkoba bisa menjadi 20 tahun. Karena pada Pasal 69 ayat (1) mengatur, 'Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.'

Tapi perubahan dari seumur hidup menjadi 20 tahun memiliki satu syarat mutlak, yakni aturan tersebut harus diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Karena peredaran narkotika merupakan bisnis triliunan dollar amerika yang takkan dilepas begitu saja oleh bandar besar, dia bisa saja menyatakan penyesalannya dalam sidang pengadilan. Kemudian berharap putusan mati berubah jadi seumur hidup, lantas berharap hukuman menyusut lagi jadi 20 tahun setelah sebelumnya sudah menjalani hukuman 15 tahun dalam kondite baik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00