Abaikan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan, Perusahaan Siap-Siap Dibidik Kejaksaan

KBRN, Mataram : Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai membidik perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya untuk memperoleh perlindungan jaminan social ketenagakerjaan. Selain itu, membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK untuk menagih tunggakan iuran kepesertaan perusahaan.

“Jadi sesungguhnya kita datangi perusahaan-perusahaan itu untuk kita sosialisasi tentang kemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH usai membuka rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua di Mataram, selasa (11/3/2020).

Dia mengatakan, upaya itu dilakukan sebagai komitmen Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum penagihan itu dilakukan, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada setiap perusahaan, tentang aturan hukum dan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita selaku jaksa pengacara negara, kejaksaan tinggi NTB ditunjuk untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan untuk sosialisasi dan penagihan tentang iuran jaminan social ketenagakerjaan khusus diwilayah NTB. Kita sebenarnya sudah dari tahun lalu dan kita komitmen untuk meningkatkan pelayanan kami untuk memaksimalkan penagihan itu,” jelasnya.

Nanag Sigit menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran kepada setiap perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya, terutama bagi mereka yang masih menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu meningkatkan pemahaman kepada pimpinan perusahaan, tentang pentingnya karyawan perusahan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Nanang juga akan memberikan peringatan kepada perusahaan yang enggan memperjuangkan karyawannya mendapat perlindungan social ketenagakerjaan karena berpotensi melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendampingan hukum ini yang kita damping BPJS ya bukan pengusaha baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kita memaksimalkan pelaku usaha untuk menyetorkan iuran atau kewajibannya. Tahapannya ya kami langsung datangi, kalau sudah datangi tapi masih juga, ya kita ambil jalur hukum,” jelas Nanang.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (BANUSPA), Deny Yusyulian mengatakan pada tahun lalu, BPJS sudah menyerahkan 161 surat kuasa khusus kepada Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri diwilayah Banuspa dan pada tahun ini sudah menyerahkan 81 surat.

Keterlibatan Kejaksaan juga dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar iurannya dengan lancar serta semakin aktifnya keikutsertaan perusahaan menjadi peserta Bpjamsostek.

“Dari 81 surat kuasa khusus yang kami serahkan kepada kejaksaan, 30 persen diantaranya cukup efektif dan mereka mau ikut. Alhamdulillah mereka daftar sebagai peserta, jadi kerjasama ini memang sangat efektif. Harapan kita, segera melakukan turun ke lapangan terkait dengan badan usaha yang belum juga patuh,” ujarnya.

“Kami juga sangat mendukung surat edaran yang dalam waktu dekat ini dikirim ke badan usaha oleh Kejaksaan, dalam SE itu nanti badan usaha harus melaporkan upahnya besarannya dan lain sebagainya, sehingga badan usaha juga mengetahui konsekwensi hukum jika tidak patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Deny.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00