Polda Riau Usut 7 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Ini Modusnya

Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto

KBRN, Pekanbaru: Kepolisian Daerah Riau melakukan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Terdapat 7 kasus yang kini tengah ditangani polisi. 

Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan 7 kasus tersebut diantaranya ditangani Polda Riau 2 kasus, Polres Rokan Hilir 3 kasus, Rokan Hulu 1 kasuskasus dan Polres Kuansing 1 kasus. 

"Adapun modus penyimpangan yang terjadi yakni adanya pemotongan dana bansos serta masyarakat yang belum masuk daftar penerima saat penyerahan," kata Sunarto, Rabu (15/7/2020).

Saat ini sudah ada pengajuan terhadap masyarakat yang belum masuk daftar untuk kemudian diverifikasi oleh pihak pemerintah daerah. 

Meskipun demikian, 6 kasus penanganan kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 ini bekerjasama dengan Inspektorat masing-masing kabupaten. Sedangkan 1 kasus di Polres Kuansing masih dalam penyelidikan. 

Adapun kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 yang ditangani Polda Riau dan Polres jajaran diantaranya, bantuan langsung tunai Dana Desa Darul Aman Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

"Bantuan yang seharusnya dibagikan kepada 125 KK oleh perangkat desa dibagikan kepada 250 KK. Saat ini uang BLT sudah ditarik kembali dan disalurkan kepada yang terdaftar, sedangkan yang belum terdaftar sudah dilaksanakan tahap verifikasi oleh Pemkab Bengkalis," lanjut Sunarto. 

Kemudian bantuan dana Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Ada 19 KK yang bantuannya dipotong oleh ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan," ungkapnya. 

"Ada juga dana Desa Sangkur Indah Kecamatan, Pagaran Tapah, dimana yang seharusnya mendapatkan bantuan sebanyak 145 KK, namun dibagikan kepada 213 KK," ujarnya. 

Berikutnya, bantuan Dana Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan, Kubu Babussalam, dimana kades memotong dana bansos Rp300 ribu yang seharusnya sebesae Rp600 ribu yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata. 

"Dana Desa Teluk Pulai Kec. Pasir Limau, terjadi komplain tentang adanya masyarakat yang belum menerima bantuan, dan faktanya masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar sebagai penerima bantuan," jelas Sunarto. 

Dana Desa Bahan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hulu adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran (istri PNS menerima BLT). Terakhir dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, kepala desa (Kades) meminta uang kepada sebagian penerima bantuan setelah bantuan disalurkan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00