Bawaslu Riau Siap Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol dan Verifikasi

KBRN, Pekanbaru : Bawaslu Provinsi Riau menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai persiapan dan kesiapan untuk mengawasi tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 1-14 Agustus telah dimulai Tahapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan langsung diterima oleh KPU Republik Indonesia. sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2022 juga pada tanggal 2 Agustus kemarin telah dimulai tahapan Verifikasi terhadap data yang telah didaftarkan oleh partai politik ke KPU RI.

Dalam melaksanakan verifikasi administrasi, KPU RI melalui PKPU No 4 Tahun 2022 juga memberikan tugas kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota untuk memeriksa dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu. Adapun pemeriksaan administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota terkait keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang meliputi kecocokan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol, dugaan kegandaan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol, status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, dan NIK yang tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol.

Beriringan dengan pelaksanaan pekerjaan teknis yang dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu dan mengawasi kerja-kerja yang dilaksanakan oleh KPU hingga ke tingkat daerah. Berbeda dari pemilu Tahun 2019, Verifikasi Administrasi yang dilakukan KPU hingga tingkat bawah dilakukan melalui aplikasi yang dibuat KPU yaitu Sipol, begitu juga pengawasannya juga dilakukan melalui aplikasi tersebut. Bawaslu RI telah mendistribusikan akun dan password Sipol  kepada Bawaslu tingkat Provinsi, selanjutnya Bawaslu Provinsi meneruskannya kepada Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota disertai dengan berita acara serah terima dan pakta integritas menjaga kerahasiaan data yang ada didalam Sipol.

Setelah mendistribusikan akun dan Password Sipol kepada Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota kemarin, Bawaslu Riau menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis dalam pengawasan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Acara dibuka langsung oleh ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan pada  pukul 08.00 WIB. Hadir pula dalam kegiatan tersebut anggota Bawaslu Riau Lainnya, Hasan dan Gema Wahyu Adinata, serta pejabat struktural Kabag Pengawasan dan Hubal Tarmizi dan juga Kabag Hukum Humas Datin Dona Donnora.

Dalam sambutannya anggota Bawaslu Riau Hasan mengatakan “teknis pelaksanaan verifikasi administrasi oleh KPU pada tahapan Pemilu 2024 ini cukup berbeda dengan Pemilu sebelumnya, pada Pemilu kali ini verifikasi administrasi sepenuhnya dilakukan melalui Aplikasi Sipol sejalan dengan kita sebagai Pengawas Pemilu juga mengawasinya melalui aplikasi tersebut. Mari kita laksanakan fungsi dan tugas kita sebagai pengawas yang diamanatkan oleh Undang-undang, dan melalui penandatanganan pakta integritas kita wajib menjaga integritas kita sebagai penyelenggara Pemilu karena didalam Aplikasi tersebut dapat beberapa data rahasia yang tidak diboleh disebarluaskan dan disalahgunakan.”

Ketua Bawaslu Riau Rusidi menjelaskan “ pada tahapan pendaftaran, dan verifikasi ini terdapat potensi pelanggaran Pemilu yaitu pelanggaran administrasi apabila KPU tidak melaksanakan tugasnya sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pelanggaran Kode etik bila ada penyelenggara yang menyalahgunakan data kependudukan yang terdapat di dalam Sipol, dan pelanggaran lainnya.  Pada penetapan Partai Politikl peserta Pemilu nantinya juga akan ada potensi sengketa proses yang akan dimohonkan kepada Bawaslu atas keputusan dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Oleh karena itu mulai hari ini kita sebagai pengawas harus mencegah hal-hal itu terjadi dengan menekan potensi pelanggaran dan permohonan sengketa proses nantinya.”

Pada akhir kegiatan anggota Bawaslu Riau

Koordinator divisi penanganan pelanggaran, Gema Wahyu Adinata memberikan penguatan “ Selain dari posisi kita sebagai pengawas dan penindakan pelanggaran Pemilu, banyak pihak yang mengharapkan kita ini hadir sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah. Sehingga mulai hari ini kita harus mengkondisikan tubuh kita baik secara fisik dan mental kita sebagai seorang penyelesai masalah dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku. Karakter kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang akan kita lakukan dan ini merupakan keterampilan yang harus diasah, sehingga bapak/ibu harus mengasahnya mulai hari ini.” ujar Gema.

Rapat koordinasi ditutup langsung oleh Ketua Bawaslu Riau, disertai dengan penyerahan akun dan password Sipol secara simbolis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang nantinya akan digunakan sebagai alat pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar