PHP Kada Kepulauan Meranti : Permohonan Mahmuzin-Nuriman Lewat Tenggat

KBRN, Pekanbaru : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Kada) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam etikan amar Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 3 Mahmuzin dan Nuriman Khair, bahwa permohonan telah melewati tenggat waktu.

"Alhamdulillah, PHP Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti telah diputus oleh MK pada sidang pengucapan putusan yang digelar secara virtual pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK," kata anggota KPU Kepulauan Meranti, Herwan yang dihubungi, Kamis (18/2/2021).

Dikatakan, sesuai persidangan di MK, perkara PHP Kada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 telah melalui tahap pemeriksaan persyaratan formil dan materi gugatan pada persidangan pendahuluan dan lanjutan terkait pemenuhan syarat selisih perolehan suara, tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK.

"Kita menyambut baik putusan MK itu, dan menjadi dasar bagi KPU Kepulauan Meranti untuk menetapkan pasangan calon terpilih yaitu yang merupakan pasangan calon yang meraih suara terbanyak pada Pilkada Meranti tahun 2020 lalu," jelasnya.

Mengenai waktu, dikatakan masih menunggu divisi hukum dan ketua KPU Kepulauan Meranti kembali dari Jakarta karena mengikuti persidangan di MK.

"Kita menunggu divisi hukum dan ketua, tetapi tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan karena dalam amar putusan MK itu, Paslon terpilih wajib ditetapkan paling lama lima hari setelah putusan MK," urainya.

Seperti diketahui bahwa MK juga telah mendengarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, juga jawaban KPU Kepulauan Meranti (Termohon), Bawaslu, dan Pihak Terkait. Perkara ini juga telah dirapatkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah mengungkapkan permohonan diajukan di Kepaniteraan MK pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan diajukan telah melewati tenggat.

“Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan prundang-udangan,” kata Aswanto.

Oleh karena hal tersebut, maka eksepsi Termohon beralasan secara hukum sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum. Selain itu, Mahkmah menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Alhasil, Mahkamah menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Untuk diketahui, Paslon Mahmuzin-Nuriman memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Keputusan KPU tersebut menempatkan Pemohon pada posisi kedua dari empat paslon yang ada.

Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupate Kepulauan Meranti Tahun 2020 dilaksanakan secara tidak jujur dan adil dimana tedapat banyak pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1, Muhammad Adil-Asmar, di minggu tenang di seluruh kecamatan. Politik uang di sini dalam bentuk pembagian kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan janji apabila memilih calon tersebut dan Paslon Nomor Urut 1 memenangi Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000 selama lima tahun. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00