MK Diminta Batalkan Keputusan KPU Kepulauan Meranti

KBRN, Pekanbaru : Persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 mulai digelar Selasa (26/1/2021) di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Saat sidang pemohon yitu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Mahmuzin Taher-Nuriman Khair yang disampaikan oleh kuasa Hukum Henri Zenita meminta MK membatalkan keputusan KPU Kepulauan Meranti.

Saat persidnagan hadir juga dalam persidangan pihak termohon yaitu KPU Kepulauan Meranti yang dihadiri Ketua Abu Hamid dan Komisioner Bidang Hukum Anwar Basri didampingi kuasa hukum.

Henri Zenita dalam sidang MK menyampaikan hal yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020.

"Agar majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU Kepulauan Meranti tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020," katanya.

Dalam penyampaian pokok-pokok permohonan, Zenita menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis pada saat pemilihan bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 yang lalu.

Disampaikannya bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon yaitu KPU Kepulauan Meranti dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas pemilu.

Yaitu, Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

"Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni," ucapnya.

"Tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri)," ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa, Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi pemilih di seluruh kecamatan.

Dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjanjikan apabila memilih pasangan calon tersebut, dan pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000 selama lima tahun.

Selain itu disampaikannya bahwa tim pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM.

Apabila mau memilih dan ternyata menang, pemilik kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 7.000.000.

Mereka juga mengklaim bahwa pemohon juga memiliki video pengakuan penerima kartu BLT yang mengaku menerima kartu BLT langsung dari tim calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Adil- Asmar, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat.

Berlandaskan hal tersebut dalam petitum Zanita menyampaikan permohonan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020.

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19. 55 WIB.

Selain itu mereka memohon agar pasangan calon bupati nomor urut 1 H. Muhammad Adil, SH- Asmar didiskualifikasi dari calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020.

Selain itu mereka juga menyampaikan kepada MK agar memerintahkan KPU Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

Di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.

Dan mendiskualifikasi pasangan H. Muhammad Adil - Asmar sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.

"Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," ujar Zenita.

Pihak MK saat persidangan juga mengabulkan permintaan pemohon untuk menghadirkan yaitu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 M.Adil-Asmar sebagai pihak terkait.

Sidang lanjutan akan dilanjutkan pada Kamis (4/2/2021) pukul 16.15 WIB.

Sidang lanjutan yang diagendakan adalah menerima dan mendengar jawaban termohon (KPU Kepulauan Meranti), pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa dan mensahkan alat bukti persidangan.

Sementara itu, anggota KPU Riau, Nugroho Noto Susanto mengatakan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan MK pada pokoknya mendengarkan gugatan pemohon di depan Majelis Sidang MK.

"Selain KPU Kepulauan Meranti, divisi hukum KPU Riau, Firdaus juga mengiktui jalannya sidang di Jakarta," kata Nugroho, Rabu (27/1/2021).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00