Bawaslu Riau Waspadai Berbagai Permasalahan Sidang MK atas Gugatan Pilkada

KBRN, Pekanbaru : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mewaspadai potensi berbagai permasalahan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), Netralitas Aparatur Sipil Negara, dugaan politik uang dan lainnya. Sebab hal itu biasanya muncul dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan oleh Amiruddin Sijaya selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Riau, Jumat (15/1/2021).

Dia menyampaikan bahwa dalam menyusun keterangan tertulis di MK Bawaslu Kabupaten, harus mengikuti format yang ada dalam lampiran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Bawaslu RI, sebab Petunjuk Teknis tersebut merupakan perluasan dari lampiran Perbawaslu nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi.

"Berbagai masalah itu bisa muncul saat sidang PHP di MK. Termasuk sengekta yang dimohonan dari Riau. Ada lima permohonan PHP dari Riau,” terangnya.

Menurutnya, berbagai masalah itu bisa dimunculkan sesuai dengan objek permohonan yang disampaikan pemohon.

Dalam rangka menghadai persidangan di MK, Bawaslu Riau sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu lima kabupaten di Riau.

"Untuk menghadapi sidang PHP di MK, kami dari Bawaslu Riau sudah sering melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten. Sebagai pemberi keternagan maka keterangan tertulis di MK, Bawaslu kabupaten harus mencantumkan temuan dan hasil pengawasan,” terangnya.

Dikatakan, Bawaslu Riau ikut memantau persiapan Bawaslu daerah dalam menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi. Dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Keterangan Bawaslu dibutuhkan apabila keterangan pemohon (pasangan calon pilkada) dan termohon (KPU) berbeda.

"Mahkamah melihat apa yang menjadi keterangan Bawaslu. Ketika berbeda antara pemohon dengan jawaban termohon, maka biasanya yang dilihat adalah keterangan Bawaslu,” jelasnya.

Oleh karenanya, perlunya sinkronisasi data pengawasan dan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan.

"Kami melihat pokok permohonan dari pemohon dan bagaimana hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang kami lakukan,” terangnya.

Untuk itu, penting untuk kembali mengecek kelengkapan data.

"Dokumennya harus terdokumentasikan dengan baik. Kami mendorong agar dokumen yang dipunya kemudiaan didigitalisasi sebagai legacy,” ungkapnya.

Seperti diketahui, lima tim pasangan calon (paslon) di Pilkada se-Riau memasukkan gugatan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Masing-masing untuk Pilkada Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00