KPU Perbolehkan Konser Saat Kampanye, Gubernur Syamsuar, Saya Khawatir

Gubernur Riau Syamsuar

KBRN, Pekanbaru : Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengizinkan para peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar acara seperti bazar, gerak jalan santai, sepeda santai dan bahkan konser di masa kampanye., tetapi dengan jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang.

Menyikapi keputusan KPU tersebut, Gubernur Riau Syamsuar dengan tegas menolaknya. Bahkan pihaknya berencana ingin melakukan pertemuan khusus dengan KPU Riau terkait hal itu.

"Kalau saat ini kami di Riau, tidak setuju. Malam ini kami ingin melakukan pertemuan dengan KPU untuk membicarakan masalah itu,"katanya, Kamis (17/9/20).

Syamsuar mengaku terkejut begitu KPU RI mengeluarkan aturan membolehkan konser musik dan kegiatan lainnya saat Pilkada, karena kebijakan itu sangat tidak relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Saya kaget ketika KPUS mengeluarkan kebijakan itu. Saya khawatir jika dengan diperbolehkannya konser musik dan lainnya yang mengundang banyak orang akan semakin menambah banyak orang yang terpapar covid-19, apalagi dengan kondisi sekarang yang kasus terkonfirmasi terus meningkat, “ujarnya.

Untuk diketahui, KPU membolehkan konser musik digelar meski pandemi virus corona belum usai. Syaratnya, maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Berikut acara yang dibolehkan oleh KPU yakni, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai sesuai bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin c PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Kemudian, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, sesuai bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin e PKPU Nomor 10 Tahun 2020.Tidak ketinggalan, KPU juga mengizinkan peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya dan konser musik.

Peringatan hari ulang tahun partai politik pun boleh dilakukan asal maksimal peserta acara yakni 100 orang. Paslon yang ingin menggelar acara-acara tersebut wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00