9 KPU di Riau Ikuti Bimtek Pencalonan

KBRN, Pekanbaru : Sebanyak 9 KPU kabupaten/kota di Provinsi Riau yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2020 mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau, Selasa (1/9/2020).  

“Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, maka untuk penguatan kelembagaan guna pencalonan nanti, KPU Provinsi Riau melakukan Bimtek pencalonan,” kata Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham M Yasir yang memimpin Bimtek.

Dikatakan, Bimtek pencalonan ini terbagi dalam dua bagian, lanjutnya, yakni ada persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Namun Bimtek dilaksanakan sehubungan dengan adanya regulasi baru yang didapatkan anggota KPU Riau, Joni Suhaidi dari KPU RI.

Salah satu materi Bimtek adalah persyaratan pencalonan itu berupa dukungan dari partai politik dan dukungan calon perseorangan yang memenuhi dukungan minimal dan persebaran.

“Kalau persyaratan calon, itu berupa KTP, ijazah, pajak dan lain-lain. Tujuan dilakukan Bimtek ini sekaligus menyampaikan sistem pencalonan yang baik kepada teman-teman KPU kabupaten sehingga pada 4 hingga 6 September 2020 ketika para calon mendaftar menggunakan mekanisme dengan baik, karena sudah memiliki pemahaman yang sama,” katanya.

Bimtek tersebut kata dia, digelar sekaligus dengan mempraktekkan tata cara datang, register para calon dan para pendamping dari partai dan pendukungnya.

“Setelah diterima dan diverivikasi oleh KPU, diucapkan selamat datang dan dibawa ketempat rapat pleno atau tempat rapat sesuai dengan protap rapat, selain memperhatikan protap protokol kesehatan, ini yang paling utama yang kami ingatkan. Jadi, mereka datang pakai masker, cuci tangan, dan periksa suhu tubuh,” katanya.

Sementara itu, Divisi Teknis KPU Riau, Joni Suhaidi menjelaskan tentang tata cara proses pencalonan kepada para bakal calon dan partai pendukungnya terkait dukungan teknisnya yakni PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 39 dan 42 terkait pendaftaran dan pengecekan administrasi.

“Pasal 39 itu, kalau tidak salah adalah bakal pasangan calon diantar oleh partai pengusung, dan pasal 42 menyampaikan tentang verifikasi administrasi, ini harus disampaikan kepada para bakal calon oleh rekan-rekan KPU, setelah diterima dokumen lalu diserahkan kepada tim verifikasi untuk mengecek keabsahan dukungannya,” katanya.

Setelah itu, tim verifikasi akan membuka dua sistem yang ada di KPU guna mengecek keabsahan dukungannya, yakni sistem sipol dan sistem silon. Sipol bertujuan untuk mengecek keabsahan dukungan partai politik, yakni SK kepengurusan dari tingkat atas hingga bawah.

“Bahwa pengurus dalam SK yang sah berhak mengantar dan mendaftar para bakal calon ke KPU, kalau ini sesuai akan dicek lagi syarat calon, kalau salah satu tidak lengkap, dokumen itu akan dikembalikan semua untuk diminta diperbaiki atau dilengkapi, sehingga kami anjurkan kepada para bakal calon untuk mendaftar pada tanggal 4 September 2020 sehingga ada waktu dua hari untuk perbaiki dan bawa kembali ke KPU,” katanya.

Bimtek diikuti oleh para Kasubag, staf dan para komisioner divisi teknis serta operator di sembilan KPU yang gelar Pilkada. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00