Dokumen Pendaftaran Lembaga Pemantau Harus Tahan Air

KBRN, Pekanbaru : Dokumen pendaftaran lembaga pemantau, survei dan lembaga hitung cepat harus tahan air, karena saat dimasukkan ke KPU maka dokumen tersebut disemprot disinfektan, yang merupakan salah satu cara menghindari penularan virus Covid 19.

Hal itu dikatakan oleh Divisi SDM KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, saat sosialisasi aturan lembaga pemantau, survei dan hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah Serental lanjutan 2020, Senin (20/7/2020) di kantor KPU Provinsi Riau.

Dikatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap peran serta semua pihak, khususnya masyarakat dalam menyukseskan setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan di Indonesia, khususnya Riau. Keterlibatan publik disetiap proses maupun tahapan dipandang sebagai bentuk kepedulian serta pengawasan guna menghadirkan proses demokrasi yang sukses.

"Berangkat dari hal itu, KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak 2020. Pedoman teknis tersebut mengatur tata cara pendaftaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan akreditasinya," jelasnya.

Dikatakan, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat adalah bentuk positif dari partisipasi masyarakat. Kegiatan ini jika dikelola dengan baik dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas untuk turut berpartisipasi aktif, tidak hanya pada hari pemungutan suara saja, tetapi berpartisipasi dalam semua tahapan pemilihan.

Terkait teknis pendaftaran, Nugroho Noto Susanto menilai perlu diperhatikan juga dokumen yang diserahkan, mengingat waktu pendaftaran yang masih panjang. Kemudian substansi pendaftarannya.

“KPU yang menerima pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib tahan air, karena harus disinfektan, karena sekarang ini masih berada dalam situasi penyebaran virus Covid 19. Apalagi jumlah penyebarnnya masih terus meningkat," ungkapnya.

Disampaikan kepada peserta sosialisasi yang sebahagian adalah jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota kembali membuka pendaftaran untuk lembaga pemantau Pilkada yang akan dilaksanakan Desember 2020 mendatang. Selain lembaga pemantau, KPU juga membuka pendaftaran untuk lembaga survei dan lembaga hitung cepat.

"Pendaftaran pemantau pemilihan, di dalam negeri dimulai sejak 1 November 2019 hingga 2 Desember 2020 mendatang. Kalau untuk lembaga pemantau pemilihan asing itu biarlah disampaikan oleh KPU RI," urainya. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00