Bawaslu Riau Ingatkan Potensi Masalah Pelanggaran PSU

KBRN, Pekanbaru : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Sebab, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.

“Kampanye sudah selesai. Tetapi, kegiatan yang sejenis dengan kampanye harus diperjelas dari sejak sidang PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) sampai pelaksanaan PSU,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, Kamis (15/4/2021).

Rusidi Rusdan memberikan contoh apabila petahana atau salah satu calon membagi bantuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Dalam tahapan pemilihan, kegiatan itu bernama kampanye. Tetapi Undang Undang tidak menyebut kegiatan serupa dengan rentang waktu persidangan PHP sampai PSU.

“Ini wilayah abu-bau. Bawaslu akan berusaha mengkaji kegiatan itu melanggar aturan kampanye atau tidak. Hal itu sudah saya sampaikan langsung kepada jajaran KPU saat rapat koordinasi di KPU Riau,” tegasnya.

Menurutnya, dugaan pelanggaraan pemilihan sering terjadi pada tahapan kampanye. Meskipun Undang-Undang tidak memberikan aturan tentang potensi kampanye menjelang PSU. Karena tidak ada aturan kampanye setelah pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00