Bupati Kuansing Terpilih Mangkir, Jaksa Layangkan Panggilan Kedua

KBRN,Pekanbaru : Mantan Ketua DPRD Kuansing yang juga Bupati Kuansing terpilih, Andi Putra tidak memenuhi panggilan alias mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kuansing), Jumat (30/4/2021).

Pihak Kejaksaan kembali melayangkan panggilan kedua pada Senin (3/4/2021) mendatang.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Bupati Kuansing Mursini dan dua mantan Anggota DPRD Kuansing yakni, Musliadi dan Rosi Atali. 

"Jadwal pemanggilan kedua untuk Andi Putra serta pemanggilan pertama untuk Bupati Mursini dan 2 mantan anggota DPRD Kuansing dilakukan pada Senin (03/05/2021) pagi mendatang," kata Kajari Kuansing Hadiman Jumat (30/4/2021).

Hadiman menghimbau kepada para pejabat tersebut dapat menghormati surat pemanggilan pemeriksaan itu. Hal ini lanjut Hadiman, untuk mempelancar proses penyidikan penelusuran aliran dana Rp1,5 miliar yang bersumber dari enam kegiatan di Setda Kuansing pada APBD tahun 2017 sebesar Rp13,3 miliar lebih. Diduga ada sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Kuansing yang turut menerima aliran dana tersebut.

''Kita minta agar yang dipanggil itu dapat datang senin besok. Kita minta mereka agar dapat menghormati pemanggilan pihak penegak hukum untuk kepentingan negara dalam memberantas korupsi,'' harap Hadiman.

Ditambakan Hadiman, jika para pejabat tersebut tidak hadir dalam pemanggilan Senin besok, pihaknya akan melakukan proses sesuai dengan mekanisme yang ada dengan pemanggilan selanjutnya sampai dengan pemanggilan paksa. Hal ini perlu dilakukan supaya secepatnya pihak Jaksa menyelesaikan pemeriksaan agar secepatnya dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini.

''Segera Penyidik tetapkan tersangkanya. Rencana lebih dari dua orang. Pokoknya bagi kami di Kejaksaan ini tidak ada tebang pilih, semua nya sama di hadapan hukum,'' tegas Hadiman.

Sebelumnya, Hadiman mengaku, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap M Saleh mantan Kabag Umum Setda Kuansing untuk menindaklanjuti putusan hakim, dalam putusan yang dibacakan hakim ada aliran dana cukup besar ke beberapa orang.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu, Muharlius dan kawan-kawan terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nokor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP. 

Kelima terdakwa Muharlius, M Saleh, Verdy Ananta, Hetty Herlina, dan Yuhendrizal di jatuhi hukuman berbeda. Mantan Plt Sekretaris Daerah Kuansing H Muharlius SE MM di jatuhi hukuman 6 tahun kurungan penjara serta denda Rp300 Juta dengan subsider 3 bulan  oleh Pengadilan Tipikor. 

Muharlius selaku Pengguna Anggaran (PA) dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut 8 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan. 

Sementara empat orang rekannya, Kabag Umum Setdakab Kuansing M Saleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), divonis 7 tahun kurungan serta denda Rp300 juta subsider 3 bulan penjara.

Kemudian, M Saleh harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,8 miliar subsider 4 tahun penjara. Bendahara pengeluaran rutin, Verdy Ananta, divonis 6 tahun kurungan penjara, serta denda Rp300 juta  subsider 3 bulan penjara. 

Kemudian, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing  selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Hetty Herlina, divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara. Dan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing,  merangkap PPTK pada kegiatan makanan dan minuman tahun 2017 lalu, Yuhendrizal, divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 Juta subsider 2 bulan penjara.

Dugaan korupsi terjadi pada enam kegiatan di Setda Kuansing  yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp13,3 miliar lebih.

Enam kegiatan itu meliputi kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp7,2 miliar lebih. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen luar negeri Rp1,2 miliar. 

Lalu kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp1,1 miliar lebih dan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta. Kemudian, kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minum sebesar Rp1,9 miliar lebih.

Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran kegiatan tersebut tak sesuai peruntukannya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada temuan Rp10,4 miliar yang diselewengkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00