KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkalis Amril Mukminin

KBRN, Pekanbaru: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Penahanan tersangka dugaan korupsi proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis ini dimulai 6 Mei sampai dengan 4 Juni 2020.

"Penyidik KPK memperpanjang kembali penahanan tersangka AM sesuai dengan penetapan Pengadilan Pekanbaru yang kedua terhitung mulai hari ini 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (6/5/2020) siang. 

Ali menuturkan kebijakan itu diambil untuk kepentingan proses penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Dimana saat ini, KPK tengah merampungkan proses pemberkasan perkara tersebut.

"Perpanjangan dilakukan karena penyidik memandang masih memerlukan waktu untuk proses penyelesaian pemberkasan yang saat ini belum selesai dan masih terus berjalan," ungkap Ali. 

Nantinya jika pemberkasan dinyatakan sudah lengkap, maka penyidik akan menyerahkan  tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Berikutnya setelah selesai dan pemberkasan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke pengadilan tipikor," bebernya. 

Amril merupakan tersangka dugaan suap proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, di Kabupaten Bangkalis. Dirinya diduga menerima sekitar Rp2,5 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA) sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang itu disinyalir untuk pelicin anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multiyears tahun 2017-2019.

Amril kemudian kembali menerima dari PT CGA senilai Rp3,1 miliar saat telah menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang tersebut diberikan sekitar Juni dan Juli 2017. Totalnya, Amril Mukminin diduga telah menerima Rp5,6 miliar.

Proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning sendiri merupakan bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar.

Dalam perjalanannya, proyek pembangunan jalan itu sempat dimenangkan oleh PT CGA. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis saat itu dibatalkan, karena PT CGA diisukan masuk dalam daftar hitam Bank Dunia.

PT CGA lantas menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan gugatan itu dikabulkan. Artinya, PT CGA kembali berhak melanjutkan proyek tersebut.

Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00