Kualitas SDM Penyidik Dalam Penanganan TPTR

KBRN, Pekanbaru : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan Tindak Pidana Terhadap Rupiah (TPTR) ditingkatkan untuk memudahkan proses hukum.  Peningkatakan diberikan melalui pelatihan kepada 30 anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Riau dan 12 Polres se Riau, selama dua hari 25-26 Februari 2021 di aula BI Kantor Perwakilan Riau yang dilaksanakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Polda Riau.

Pelatihan dibuka secara resmi Kapolda Riau Irjen Pol. Agung Setya I.E, S.H., S.I.K., M.Si bersama Pemimpin Bank Indonesia Kpw Riau, Decymus.

Kapolda Riau, Irjen Pol. Agung SIE usai membuka pelatihan mengatakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kemampuan secara ilmiah, seperti memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah, karena muaranya proses penegakan hukum.

"Jadi kemampuan penyidik ditingkatkan secara ilmiah, seperti mengenali uang mana yang asli atau bukan," jelasnya.

Sementara itu, Decymus menjelaskan bahwa pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidik, sehingga tidak perlu lagi mengundang pihak BI, jika terdapat suatu tindak pidana terkait dengan uang Rupiah.

"Materi pelatihan meliputi ciri-ciri keaslian uang Rupiah, kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, Tindak pidana Rupiah, pengetahuan terkait kegiatan aktivitas valuta asing, APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), dengan menghadirkan narasumber Bank Indonesia Riau, Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelatihan dilakukan secara offline dan daring. Metode pelatihan dilakukan dengan tatap muka dan role play yang interaktif," terang Decymus.

Melalui pelatihan ini, tambahnya, Penyidik/Penyidik Pembantu Polda Riau diharapkan dapat meningkatan kualitas sumberdaya manusia penyidik/penydik pembantu dalam penanganan tindak pidana terhadap Rupiah, personil Polri di jajaran Polda Riau memahami ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

Data uang tidak asli secara nasional pada 2018-2019-2020, tambahnya, masing-masing sebanyak 237.431 lembar, 202.741 lembar dan 193.948 lembar. Rasio temuan upal terhadap jumlah bilyet uang yang diedarkan secara nasional pada tahun 2020 sebanyak 5 artinya terdapat 5 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan. Sumber temuan uang palsu sebesar 51,8% merupakan temuan uang palsu dari klarifikasi (masyarakat, bank, PJPUR dan BI) dan sebesar 48,2% merupakan temuan kasus dari pihak kepolisian.

"Berdasarkan pecahan sebesar 55% pecahan 100 ribu, 39% pecahan 50 ribu dan pecahan dibawah 50 ribu sebesar 6%," terang Decymus.

Sedangkan jumlah uang tidak asli di Provinsi Riau tahun 2018-2019-2020 kata Decymus masing-masing sebanyak 424 lembar, 365 lembar dan 676 lembar. Temuan uang tidak asli tersebut kata Decymus pada 2020 terdiri dari pecahan 100,000 sebanyak 411 lembar (61%), pecahan 50,000 sebanyak 243 lembar (36%) dan pecahan dibawah 50,000 sebanyak 22 lembar (3%). Rasio temuan upal di Provinsi Riau masih di bawah nasional yaitu sebesar 2,7 artinya terdapat 2,7 lembar upal dari 1 juta bilyet (lembar) uang yang diedarkan.

"Sedangkan jumlah KUPVA BB di Provinsi Riau sebanyak 16 KUPVA BB. Sampai saat ini belum terdapat KUPVA BB tidak berizin," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau, Asral Mashuri mengatakan, pelatihan ini setiap tahunnya selalu rutin dilaksanakan bekerjasama dengan Polda Riau. Ada sejumlah materi pelatihan yang diberikan, dengan metode tatap muka dan daring.

“Sesuai dengan nota kesepahaman kerjasama antar lembaga Polri dan Bank Indonesia, salah satunya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ada 3 materi pelatihan yang diberikan, meliputi ciri-ciri keaslian uang Rupiah, kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, Tindak pidana Rupiah. Selain itu, juga diberikan pengetahuan terkait kegiatan aktivitas valuta asing, APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), dengan menghadirkan narasumber Bank Indonesia Riau, Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ungkap Asral.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00