Bea Cukai Riau Berikan 13 Relaksasi Tanggulangi Covid-19

KBRN, Pekanbaru : Dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 khususnya di Provinsi Riau, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan 13 kebijakan dalam bentuk fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. 

Hal itu dikatakan oleh Kepala Seksi Humas Kantor Wilayah DJBR Riau, Fino Vianto, Selasa (19/5/2200) dalam dialog interaktif di RRI Pekanbaru.

Dikatakan, fasilitas dan kemudahan tersebut diberikan guna menjaga keberlangsungan industri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta mendorong ketersediaan alat pelindung diri, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk masyarakat. 

"Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global hingga Mei 2020, berbagai fasilitas dan relaksasi telah diterbitkan Bea Cukai, seperti pengecualian ketentuan tata niaga/lartas melalui satu pintu di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020," katanya.

Dikatakan, selain itu ada juga percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan COVID-19 bersinergi dengan BNPB berdasarkan SOP Bersama DJBC dengan BNPB, Percepatan izin rekomendasi BNPB melalui sistem online INSW atas sinergi DJBC, BNPB, LNSW, Kementerian Kesehatan, dan BPOM,  Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019, Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012.

"Lalu ada juga Relaksasi pelayanan Kawasan Berikat agar dapat memproduksi masker, alat pelindung diri (APD), hand sanitizer untuk kebutuhan dalam negeri berdasarkan Surat Edaran DJBC Nomor SE-02/BC/2020," ungkapnya.

Selanjutnya adalah pembebasan cukai etil alkohol untuk tujuan sosial dan produksi hand sanitizer, antiseptic, dan lain-lain guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan SE DJBC Nomor SE-04 /BC/2020, insentif pajak untuk perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2020 dan rlaksasi penyerahan surat keterangan asal (SKA) melalui surat elektronik (e-mail) untuk membantu kelancaran proses importasi berdasarkan Surat Edaran DJBC Nomor SE-07/BC/2020.

"Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui kementerian keuangan, Bea Cukai berkomitmen untuk tetap melayani masyarakat 24 jam dan tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan ilegal," tambahnya. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00