Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Riau Capai Rp 28,29 T

KBRN, Pekanbaru : Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Riau sampai dengan 30 Nopember 2021 sebesar Rp 28,29 triliun atau 98,11 persen dari total pagu sebesar RP28,83 triliun. Terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 6,82 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 21,47 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra, dalam siaran pers penyerahan DIPA dan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 menjelaskan dari keseluruhan anggaran belanja negara tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, sebesar Rp 28,7 triliun dialokasikan untuk Provinsi Riau.

"Terdiri dari Rp 7,6 triliun untuk belanja K/L dan sebesar Rp 21,1 triliun anggaran TKDD jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 317,8 miliar dibanding tahun 2021," jelasnya, Rabu (1/12/2021).

Dikatakan, perincian anggaran sebesar Rp 7,6 triliun untuk belanja K/L diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sehingga diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi.

Sedangkan anggaran TKDD tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp21,1 triliun untuk meningkatkan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, dan mendukung kualitas SDM di bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik di daerah.

"Dana Desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem," tambahnya.

Perincian anggaran TKDD tahun 2022 sebesar Rp 21,1 triliun tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp6,65 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp8,41 triliun, DAK Fisik sebesar Rp1,27 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp3,34 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp61,89 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum, Kanwil DJPb Provinsi Riau, Sugeng Hermanto mengatakan upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka percepatan perekonomian daerah Provinsi Riau pada tahun 2022 adalah, percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2022, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika terdapat perubahan, khusus APBD, diperlukan simplikasi sistem dan prosedur, baik pada pergeseran anggaran maupun proses pelaksanaan anggaran dan sinergi antara unit pengelola keuangan, antara lain OPD, BPKAD, dan Inspektorat, khususnya untuk mendorong kinerja DAK Fisik dan Dana Desa. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar