OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Perekonomian

KBRN,Pekanbaru : Otoritas Jasa keuangan (OJK) menerbitkan dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari maret 2022 menjadi maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.

“ POJK nomor 17/pojk.03/2021 merupakan perubahan kedua atas POJK nomor 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dalam ketentuan ini, masa berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak covid-19 diperpanjang sampai dengan 31 maret 2023,” jelas Wimboh Santoso. Senin ( 20/09/21).

Menurutnya,kebijakan tersebut mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing.  “ POJK ini tetap menekankan agar perbankan tetap menerapkan prinsip manajemen risiko dalam rangka implementasi perpanjangan kebijakan stimulus perekonomian tersebut,” ungkap Wimboh.

Ditambahkannya, POJK nomor 18/pojk.03/2021 merupakan perubahan kedua atas pojk nomor 34/pojk.03/2020 yang menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam pojk kebijakan bpr/bprs diperpanjang sampai dengan 31 maret 2023.

“POJK tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas bpr dan bprs, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.  (ts)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00