BKKBN Riau Gelar Rakorda Program Bangga Kencana Tahun 2021

KBRN, Pekanbaru : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BanggaKencana) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021, di Kantor BKKBN Riau, Rabu (24/2/2021).

Pelaksanaan Rakorda Program BanggaKencana Provinsi Riau tahun 2021, dengan mengusung tema “Penguatan Sinergitas Dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dan Mitra Kerja Dalam Peningkatan Dan Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Riau”, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution dengan keynote speaker adalah Hasto Wardoyo yang merupakan Kepala BKKBN RI.

Saat menyampaikan sambutan, Edi Natar Nasution menyampaikan seiring perjalanan waktu telah berdiri kokoh dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka Riau akan terus berupaya membangun negeri Melayu ini sembari terus berbenah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada.

"Maka Rakorda ini merupakan salah satu agenda tahunan yang sangat strategis dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program BANGGA KENCANA tahun 2020 dan menyusun serta menyepakati rencana dan langkah-langkah strategis pelaksanaan Program BANGGA KENCANA tahun 2021, sehingga diharapkan kita dapat mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," jelasnya.

Dikatakan, pihkanya mengharapkan pelaksanaan Rakorda Program BANGGA KENCANA Provinsi Riau tahun 2021, dapat menjadi momentum refleksi, sekaligus menumbuhkan harapan serta keyakinan bahwa keluarga-keluarga di Provinsi Riau, Inshaa Allah mampu menghadapi dan melewati masa pandemi covid 19, yang sedang melanda dunia, termasuk daerah Provinsi Riau.

Salah satu upaya untuk mencapai visi program BanggaKencana di Riau, Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki banyak program. Karena isu penduduk tentu bukan hanya terbatas pada masalah angka, tetapi angka dapat menentukan masalah kualitas. Transisi demografi telah menghasilkan bonus demografi, dimana pada akhir tahun 2020 Provinsi Riau telah memasuki bonus demografi, yang ditandai dengan angka depedency ratio (rasio ketergantungan) sebesar 43,03 %, artinya dari setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 43 orang penduduk non produktif, dan ini tentu akan menjadi ancaman kalau penduduk produktif yang banyak tadi tidak mempunyai SDM yang handal".

"Kita saat ini juga dihadapi dengan situasi masih adanya bayi yang lahir mengalami stunting, dimana angka stunting Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 24,1. Masalah ini perlu kita tangani bersama-sama, dan telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI pada pembukaan Rakornas Program BANGGA KENCANA yang lalu, bahwa Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Untuk itu peran PLKB/PKB di lapangan dalam mendampingi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas stunting, dengan memastikan asupan gizi yang cukup pada ibu hamil dan balita dan mewujudkan Kampung KB menjadi kampung berkualitas sangat diharapkan sekali," ungkapnya.

Diakui, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua lintas sektor terkait harus berpadu menjaga kekompakan dan menyusun strategi bersama dalam melaksanakan program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara berkelanjutan.

"Kami juga berpesan kepada kita semua, untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pendataan keluarga, yang akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021, untuk mendapatkan data keluarga by name by addres yang update dan valid," ajaknya.

Sementara itu, Mardalena Wati Yulia menjelaskan bahwa kegiatan Rakorda program BanggaKencana yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakornas program BanggaKencana yang telah dilaksanakan pada 28  Januari 2021 lalu.

"Rakorda program BanggaKencana tahun 2021 merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI terutama yang terkait dengan  tugas dan fungsi BKKBN, yaitu untuk “mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan  penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat,  mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”, ungkapnya.

Dikatakan Mardalena Wati Yulian, pihkanya ingin memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja BKKBN dalam meningkatan akses dan kualitas    pelayanan dan penggerakan program bangga kencana di masa pandemi covid-19.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada gubenur beserta jajaran yang telah memberikan dukungan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 di Provinsi Riau, dengan menerbitkan SE Gubri tentang pendataan keluarga tahun 2021. Kami juga bekerja sama dengan lintas sektor terkait dan mengerahkan dukungan tenaga PKB/PLKB beserta kader KB yang tersebar di seluruh desa," katanya.

Menurutnya, pihaknya telah merancang bangun inovasi percepatan melalui intervensi hulu yang bertujuan untuk mencegah terlahirnya bayi stunting, dengan menyusun lima strategi yaitu  mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, pengasuhan 1000 HPK, memperkuat  basis data intervensi dan monitoring stunting, promosi dan pelembagaan keterlibatan masyarakat, dan kemitraan penanganan stunting, yang didukung dengan kegiatan prioritas nasional (Pro PN).

Hasto Wardoyo selaku keynote speaker menekankan bahwa percepatan penurunan stunting sangat mendesak, karena penurunan stunting memiliki multiplier effect yang luas termasuk dalam program KIA-KB, yaitu dalam penurunan angka kematian ibu-bayi, penurunan unmet need pelayanan KB dan peningkatan mCPR

"Pemerintah daerah memegang peranan yang penting dalam pencapaian indikator-indikator percepatan penurunan stunting. Untuk itu perlu segera dirancang kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan kerangka layanan publik agar program dan kegiatan sampai pada kelompok sasaran," ucapnya.

Tiga nara sumber dalam Rakorda adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Provinsi Riau, Heriyanto, Dra. Hj. Idah Heridah, MM selaku Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dan Amin Azan, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Proivnsi Riau. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00