KPK Periksa 63 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa

KPK Periksa 63 Kepala SMP di Indragiri Hulu terkait dugaan pemerasan oleh oknum Jaksa

KBRN, Pekanbaru: Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 63 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa. 

"Benar ada kegiatan KPK disana dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Jumat (14/8/2020). 

Namun karena masih proses penyelidikan, lanjut Ali Fikri, saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan rincian hasil kegiatan permintaan keterangan oleh KPK dimaksud.

"Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut," sebutnya. 

Sementara Ketua Lembaga Konsultasi Hukum PGRI Riau, Taufik Tanjung mengatakan pemeriksaan sudah berlangsung tiga hari lalu.

"Tim KPK meminta keterangan dari kepala sekolah. Konteks pemeriksaan masih sekitar dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut yang berujung pengunduran diri," ujarnya. 

Sebelumnya, dugaan pemerasan ini juga sudah ditangani oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Pemeriksaan dilakukan pada jaksa di Kejari Inhu, kepala sekolah, inspektorat dan bendahara dana bos.

Kejati juga sudah mengirim hasil inspeksi kasus ke Kejaksaan Agung. Ada lima oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Inhu terancam diberi sanksi disiplin kategori berat

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menegaskan kasus ini menjadi atensi kejaksaan. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

"Kita mengusulkan hukuman disiplin tingkat berat. Namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil bapak Jaksa Agung, ya kita tunggu petunjuk pimpinan. Kita hanya mengusulkan," tutur Raharjo.

Sesuai PP 53 Tahun 2010, terkait pemberian sanksi, ada 3 kategori. Yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi kategori ringan, bisa berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan teguran tertulis.

Sanksi kategori sedang, bisa berupa penundaan, kenaikan pangkat dan penundaan gaji berkala. Sanksi berat, bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dicopot jabatannya, atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00