Telaah Program Bangga Kencana, Layaan KB Tetap Berlangsung di Tengah Covid 

KBRN, Pekanbaru : Saat telah program Bangga Kencana yang dilakukan sesuai dengan Kontrak Kinerja Program (KKP), pelayanan KB tetap berlangsung walaupun ditengah merebaknya pandemi covid 19. Sebab Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi para pengelola program agar bisa terus memberikan pelayanan pembangunan keluarga dan keluarga berencana kepada masyarakat meski dalam situasi seperti ini.

Hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Sri Wahyuni, Senin (10/8/2020) saat menyampaikan sambutan pada rapat telaah program bangga kencana Provinsi Riau semester pertama tahun 2020.

Dikatakan, seluruh dunia sedang diuji dengan munculnya virus corona yang telah menjadi wabah yang menyerang hampir seluruh dunia, wabah telah banyak membawa dampak, termasuk pada pelaksanaan program banggakencana.

"Wabah covid-19 telah mempengaruhi pada pelayanan program keluarga berencana hampir disemua tingkatan wilayah. Hal ini dikarenakan pelayanan KB yang kita lakukan kebanyakan adalah dengan kegiatan bakti sosial, sosialisasi oleh penyuluh keluarga berencana, dan juga kader-kader. Kebanyakan dari kegiatan yang dilaksanakan sangat full kontak atau people to people contact atau person to person. Sehingga ketika ada kebijakan physical distancing, social distancing maka jelas akan berdampak terhadap menurunnya tingkat pelayanan. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan adanya lonjakan kelahiran bayi atau baby boom pasca pandemi covid-19," jelasnya.

Menurutnya, selain berdampak pada penurunan peserta KB, penyebaran wabah covid-19 juga berakibat kepada penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan serta penurunan mekanisme operasional di lini lapangan, termasuk di kampung KB.

Maka dalam menyikapi persoalan itu, BKKBN Provinsi Riau akan melakukan lima kebijakan agar KKP bangga kecana dalam direalisasikan selama pandemi covid-19, salah satunya yaitu tetap melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media terutama media Daring. 

"Penyuluh KB atau petugas lapangan KB bekerjasama dengan kader institusi masyarakat pedesaan melakukan analisis untuk mengetahui jumlah dan persebaran yang memerlukan pelayanan suntik KB, pil KB, IUD dan implan. Lalu PKB/PLKB dapat mendistribusikan kontrasepsi ulangan pil dan kondom dibawah supervisi Puskesmas atau dokter mapun bidan setempat," katanya. 

Disamping itu, PKB atau PLKB melakukan koordinasi dengan Faskes terdekat serta dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serta pembinaan kesertaan ber-KB termasuk KIE dan konseling menggunakan media Daring dan Medsos atau kunjungan langsung dengan memperhatikan jarak ideal serta mengajak bidan berperan sebagai pengawas dan pembina dalam hal distribusi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh PKB/PLKB," tambahnya. 

Pelaksanaan rapat telaah juga diawali dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Provinsi Riau periode 2020-2024 dan Kepengurusasn Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) Provinsi Riau periode 2019 - 2023.

"DPD AKU adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian mikro, bersifat mandiri dan independen. Menjadi salah satu mitra BKKBN dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga. Sedangkan IPKB Provinsi Riau diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan profesionalitas dari PKB karena organisasi profesi yang menauingi PKB/PLKB ini nantinya akan merumuskan standarisasi kerja dan peningkatan kompetensi sehingga penyuluh KB semakin memperkuat peran strategisnya dalam keberhasilan program banggakencana," ucapnya. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00