Permudah Layanan Nikah, PA Pekanbaru Kelas IA Teken MoU dengan Kemenag Kota Pekanbaru

MoU.jpg

KBRN, Pekanbaru : Dalam rangka mencegah akta cerai palsu dan Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai (SIPA), ditandatangani nota kesepahaman Memorandum of Under Standing (MoU) antara Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru kelas 1A dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Penandatanganan bertempat di Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru Kelas 1A dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Dr. H. Edwar S. Umar, M.Ag dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Drs H. Usman, SH, MH, Selasa (7/7/2020), berisikan tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai (SIPA) dan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Bulan Pada Tahun Hijriyah.

Usman mengatakan melalui kerjasama tersebut maka semau salinan putusan akta cerai akan dikirimkan kepada Kemenag Kota Pekanbaru, sehingga Kota Pekanbaru memiliki dokumen akta cerai sebagaimana diputuskan oleh PA Pekanbaru kelas 1A.

"MoU antara Pengadilan Agama dengan Kemenag Pekanbaru yaitu berupa penyediaan informasi perceraian yang terjadi di PA Pekanbaru dan rekap salinan putusan secara cepat real time agar nantinya informasi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan di Kantor Urusan Agama di Pekanbaru untuk verifikasi data bagi para janda atau duda yang ingin melakukan pernikahan lagi," jelasnya.

Diakui, selama ini salinan putusan perceraian disampaikan secara manual, bahkan tidak sampai ke Kemenag atau Kantor Urusan Agama (KUA).

"Selama ini salinan putusan perceraian disampaikan melalui menual berupa kertas. Maka kedepan salinan putusan akta cerai ini sudah bisa diakses melalui web Kementerian Agama dan lebih akurat," ungkapnya.

Aplikasi SIPA merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pemalsuan akta cerai. Sebab, dari hasil Pengawasan selama ini masih terdapat akte perceraian yang palsu yang dilakukan oleh oknum laki-laki.

Sementara itu, Edward S Umar mengungkapkan, selama ini proses pernikahan bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda selalu terkendala pada akte perceraian. Karena akte perceraian calon pengantin ini tidak dimilikinya. 

"Calon pengantin yang berstatus duda atau janda ini, ketika datang ke Kantor KUA untuk mengurus nikahnya kembali terdapat dari mereka yang beralasan akte perceraiannya hilang. Sehingga ini akan memperlambat proses verifikasinya. Maka adanya MoU ini tentu akan lebih mudah pada proses verifikasi calon pengantin yang bestatus duda atau janda ditingkat KUA sehingga mempemudah dan mempercepat layanan dari Kemenag," katanya.

Nota kesepahaman sesuai uu nomor 50 tahun 2009 tentang PA dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Penandatangana disaksikan oleh Kepala Subbag TU Kantor Kemenag Pekanbaru, H.Abdul Wahid S.Ag.,M.I.Kom, Kepala Seksi Haji dan Umrah, H.Suhardi HS.S.Ag.,MA, dan dua orang Kepala Kantor Urusan Agama yaitu H. Suhardi.MA  selaku Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai dan H.Syahriman, MA sebagai kepala KUA Kecamatan Bukit Raya serta Humas Bustamar.S.HI.,M.Sy.

Penandatanganan juga dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Drs. H. Syahril, MH dan Wakil Ketua Pengadilan Pekanbaru Drs Sayuti, SH MH, beserta para hakim di lingkungan PA Pekanbaru. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00