Riau dan Sumsel Bersinergi Antisipasi Karhutla 2020

KBRN, Pekanbaru : Pemerintah Provinsi Riau akan bersinergi dengan Provinsi Sumatra Selatan serta daerah lainnya di Pulau Sumataer untuk mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 2020.

Kerja sama itu terjalin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara gubernur Riau dan gubernur Sumsel terkait Karhutla pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 lalu yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sangera mengatakan bahwa masing-masing jajaran telah bertukar pengalaman dan menciptakan kesamaan visi untuk menghadapi Karhutla.

“Musim kemarau ekstrem akan kita hadapi dalam waktu dekat. Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sampai pihak desa agar dapat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya, Selasa (14/1/2020).

Dikatakan, bahwa sejauh ini pihaknya telah mengambil beberapa kebijakan strategis, seperti pemetaan kembali daerah rawan bencana, inventarisir kembali izin perusahaan perkebunan dan pengusaha yang beroperasi di wilayah Riau, serta melibatkan perusahaan dalam patroli bersama yang dipantau langsung oleh Satgas Karhutla Prov. Riau.

Tak hanya itu, Pemprov Riau juga menyediakan alat pertanian dan tanaman ramah lingkungan di 99 kecamatan yang rawan karhutla. Adapun, tanaman ramah lingkungan itu ditanamkan di lahan gambut.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang merupakan zona penyangga juga dilakukan dengan tujuan menciptakan ekowisata, terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi.

Dari sisi akademis, pemerintah ikut melibatkan dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata untuk mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, sistem informasi dan aplikasi peringatan dini juga dipasang untuk mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan. 

“Selanjutnya pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal, termasuk penegakan hukum. Terakhir juga menjalin sinergitas antara pemprov dan kabupaten kota, serta bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi, dengan semua pihak,” ungkapnya. (TS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00