Pemprov Riau Siap Dukung Pencapaian Serapan Karbon 140 Juta Ton di Tahun 2030

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) kementerian LHk Hanif Faisol (dok.RRI)
Kepala dinas LHK provinsi Riau M. Murod (dok.RRI)

KBRN, Pekanbaru : Lahan Gambut dan Mangrove di Provinsi Riau sangat luas dan memiliki potensi yang besar untuk membantu pencapaian serapan karbon sebanyak 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (COe2) di Indonesia pada tahun 2030.

Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Hanif Faisol usai Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional  Indonesia's Forest and Other Land Use Net Sink (FOLU) Net Sink 2030 di Pekanbaru, Selasa (9/8/2022).

"Untuk memenuhi target 140 juta ton COe2 ini, kita harus didukung penuh dengan menggunakan semua kekuatan kita, termasuk di tingkat Provinsi. Ada tiga pulau yang sumbangan kontribusi volumenya besar, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di Sumatera ini, termasuk Riau yang cukup besar sumbangannya. Tingkat pilihan lokasinya yang juga cukup ekstrim tinggi dan sumbangannya hampir 5,4 juta hektar untuk menyumbang karbon," jelasnya.

Dikatakannya, agar hal tersebut dapat terwujud, maka penyusunan rencana kerja sub nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 sangat diperlukan, mulai dari sosialisasi hingga workshop.

"Jadi ini yang sedang kita susun, dengan melibatkan seluruh pihak di tingkat Provinsi. Kita punya waktu sebulan setengah sampai dua bulan dari sekarang untuk menyesuaikan dengan rencana kerja nasional. Lalu akan diimplementasikan sampai tahun 2030. Nanti banyak yang akan diintervensi dan disusun bersama," katanya.

Disampaikannya, dasar dari penyusunan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK, Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. 

Ditambahkannya, penurunan emisi sangat ditentukan oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini mengingat bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah satu-satunya sektor yang selain menjadi sumber emisi juga sekaligus menjadi penyerap GRK. Berdasarkan konsep ini, diharapkan penyimpan atau penguatan serapan karbon dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dapat menjadi solusi.

"Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah untuk mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod mengatakan bahwa Riau akan mendukung penuh rencana pemenuhan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Sejalan dengan itu, diungkapkannya, secara normatif Riau sudah membangun pra kondisi dengan menyusun roadmap Riau hijau dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pihaknya juga sudah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Riau.

"Hari ini kita juga sedang memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten, ada 13 KPH yang datang," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Riau yang dianugrahi kawasan gambut terluas di Indonesia mencapai 5,4 juta hektar, dihadapkan dengan sejumlah permasalahan kompleks, salah satunya terkait kebakaran hutan dan lahan.

"Tadi disebutkan bahwa memang Riau ini sangat seksi terkait dengan Indonesia's FOLU Net Sink ini. Karena kita dihadapkan pada persoalan yang kompleks yaitu memiliki luasan gambut yang cukup besar lebih dari 60 persen, dengan tantangan resiko karhutla. Karena persoalan inilah barangkali yang tidak mungkin kita laksanakan sendiri, tetapi perlu koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan pemerintah pusat dalam hal ini  Kementrian LHK, melalui program Net Sink," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar