Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pekanbaru 2021, Fraksi Berikan Catatan

Rapat paripurna ranperda APBD Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pekanbaru tahun 2021

KBRN, Pekanbaru - Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 lalu telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Riau, namun ternyata masih ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh DPRD Pekanbaru. Mulai dari pendapatan asli daerah yang tidak maksimal, total jumlah hutang Pemko Pekanbaru hingga adanya pemotongan honor bagi kalangan ASN, RT dan RW serta honor imam masjid paripurna oleh Pemko Pekanbaru.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru - Nofrizal, didampingi oleh Sekdako Pekanbaru - Muhammad Jamil. Selain itu, juga hadir sejumlah pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Sebelumnya, Pemko dan DPRD Pekanbaru sepakat bahwa APBD Pekanbaru tahun anggaran 202 berjumlah Rp 2,63 triliun. Namun sayangnya, hanya bisa terealisasi sebesar Rp 2,33 triliun atau 88,3 persen.

Ranperda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pekanbaru 2021, merupakan muara bagi perwujudan pemerintah apabila bisa dilakukan secara benar, transparan, responsif dan efektif. Pasalnya, APBD Pekanbaru tahun anggaran 2021 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Melalui agenda pandangan umum fraksi, ada beberapa catatan penting yang disampaikan kepada Pemko Pekanbaru. Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Tarmizi Muhammad menyebutkan, ada beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi Golkar yakni :1.    Pendapatan asli daerah 2021 yang ditargetkan Rp 1,15 triliun, namun hanya terealisasi Rp 648,6 miliar.2.    Bencana Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi seluruh sektor, lalu berapa anggaran yang dikucurkan pemerintah dan dipergunakan untuk apa saja.3.    Silpa APBD Pekanbaru 2021 bersisa Rp 30,9 miliar.4.    PAD pada Dinas Perhubungan ditargetkan Rp 832 miliar, namun realisasi Rp 647 miliar.5.    Permasalahan banjir yang semakin parah, meski anggaran sudah dikucurkan. Berapa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemko Pekanbaru.6.    Realisasi PAD pada Dinas PUPR yang berjumlah Rp 8,92 miliar, target Rp 40,2 miliar.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, Mulyadi menyinggung permasalahan uang tunjangan kinerja atau tukin ASN Pemko Pekanbaru, pemotonganpemotongan honor RT-RW, pemotongan honor tenaga ahli dan honor imam masjid paripurna.

Sedangkan juru bicara Fraksi Hanura Nasdem, Krismat Hutagalung menyebutkan, catatan penting yang ditujukan kepada Pemko mulai dari pemangkasan kegiatan yang tidak prioritas, penghentian proyek multiyears, pemaksimalan target PAD tanpa memberatkan pelaku usaha, penetapan tata kelola keuangan yang baik hingga jumlah total hutang Pemko Pekanbaru. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Jepta Sitohang meminta agar OPD memberikan data yang transparan terhadap penerima pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemberian sanksi dan ketegasan pemerintah dalam menghadapi wajib pajak nakal juga menjadi sorotan, serta meminta kejelasan terhadap data penunggak pajak.

Juru bicara Fraksi Partai PDIP, Robin Eduar Pasaribu menyampaikan, bahwa Pemko Pekanbaru harus menyelesaikan hutang tunda bayar, pembayaran honor RT-RW dan tenaga ahli, pembangunan sekolah yang merata di setiap kecamatan, kemudahan pengurusan KTP, penambahan Kuota KIS dan meminta Pemko Pekanbaru untuk segera menghentikan swastanisasi sampah.

Sedangkan juru bicara Fraksi PAN, Indra Sukma menyebutkan, Pemko Pekanbaru harus melakukan penagihan terhadap dana bagi hasil daerah kepada pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat, pemutusan kontrak kerjasama swastanisasi sampah, pendataan aset di setiap OPD serta kerjasama OPD dengan UMKM dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal menyebutkan, seluruh catatan yang disampaikan oleh fraksi di DPRD Pekanbaru hendaknya bisa dijawab oleh Pemko Pekanbaru.

“Inikan pandang fraksi, jadi mereka bisa menyampaikan ecara gamblang catatan kepada OPD yang bersangkutan. Besok, kemungkinan besar Pak Pj Walikota yang akan memberikan jawaban, jadi kita bisa mendapatkan data yang akurat. Hasil audit BPK RI itu kemaren, kas kosong, uang yang ada tidak cukup sehingga terjadinya tunda bayar. Inilah penyebab terjadinya hutang tunda bayar sert pemotongan honor RT dan RW dan tenaga ahli,” sebut Nofrizal kepada RRI Pekanbaru, Senin (27/06).

Keseluruhan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru tersebut, hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Pekanbaru dalam menyusun APBD Pekanbaru untuk tahun berikutnya. Rencananya, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pekanbaru tahun anggaran 2021 akan disahkan menjadi Perda pada Selasa (28/06) besok, setelah PJ Walikota Pekanbaru memberikan jawaban terhadap seluruh catatan yang disampaikan 6 fraksi di DPRD Pekanbaru. (Ratih)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar