DPW IFPI Dapat Menunjang Pembangunan

KBRN, Pekanbaru : Plt Asisten II Setdaprov Riau Aryadi, menyebutkan bahwa peran dari pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPJB) sangat penting dalam menunjang pembangunan.

Hal ini disampaikannya pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara seminar, pelantikan dan pengukuhan DPW Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Riau yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur, Jumat (28/01/2022).

"Mereka adalah ASN yang berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor 77/2012 tentang jabatan fungsional Pengelola pengadaan barang dan jasa,"katanya.

Menuturnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) ini angka kreditnya diberikan tugas sebagai Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, Aryadi juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terbentuknya DPW IFPI Riau ini.  IFPI merupakan organisasi profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia.

"IFPI juga sebagai wadah untuk menunjukkan profesi, meningkatkan kompetensi, kinerja, wawasan pengadaan, perlindungan, profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat," ungkapnya. 

Aryadi sempat mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPW Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Riau. 

"Semoga kepengurusan ini dapat membawa kejayaan IFPI Riau. Mari saling bersinergi dalam menunjukkan dunia pengadaan yang kredibel," ujarnya. 

Aryadi menyampaikan, selama ia bekerja di Biro Administrasi Pembangunan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 2020 sampai 2021, penanganan Covid-19, dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pihaknya juga dihadapkan dengan situasi Covid-19 yang sangat meningkat tinggi di bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga banyak pelaksanaan kegiatan ini mengalami keterlambatan terutama agenda pelelangan.

"Karena hampir semua kegiatan pelelangan pelelangannya tertunda dikarenakan adanya recofusing untuk anggaran penanganan COVID-19,"sampainya

Lebih lanjut, Aryadi menuturkan, dalam pelaksanaan kegiatan pelelangan ini banyak terjadi berbagai masalah baik masalah hukum maupun yang lainnya. 

"Untuk itu, pada akhir Tahun 2021 Sekdaprov Riau menggesa seluruh kepala OPD untuk mempercepat pelaksanan lelang dini,"tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar