Jokowi Cabut Izin PT Duta Palma Nusantara, Apa yang Dilakukan Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby?

KBRN, Pekanbaru : Pencabutan izin kehutanan PT Duta Palma Nusantara II oleh Presiden Joko Widodo melalui anak buahnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RI) Siti Nurbaya direspon positif oleh Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Ia menilai keputusan tersebut sudah melalui proses dan kajian yang tepat. Lantas, apakah Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby akan mencabut izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan yang tergabung dalam Darmex Agro tersebut?

Suhardiman Amby menyatakan bahwa kewenangan pencabutan IUP ada di Kementerian Pertanian. Soalnya, PT Duta Palma Nusantara merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

"Duta Palma itu merupakan PMA. Kalau perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) barulah pencabutan IUP merupakan kewenangan Bupati," terang Suhardiman Amby, Kamis (27/1/2022).

Meski demikian, Pemkab Kuansing tetap akan melakukan upaya untuk menindaklanjuti keputusan pencabutan izin kehutanan PT Duta Palma oleh Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut. Politisi Partai Hanura ini menegaskan ada 3 skenario yang bisa ditempuh dalam pencabutan IUP PT Duta Palma.

Opsi pertama menurut Suhardiman yakni melalui hasil rekomendasi panitia khusus (pansus) lahan yang sudah dibentuk dan bekerja di DPRD Provinsi Riau. Selain itu, sedang dikaji pula skenario pengajuan permohonan pencabutan IUP oleh kepala daerah ke Kementerian Pertanian RI.

Sementara skenario terakhir yakni dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Sebelumnya Sudah Digugat Perdata.

Tiga skenario dan rencana itu tentunya akan dikaji lebih dalam. Jangan sampai nanti ada celah. Sedang kita kaji soal itu," jelas Suhardiman yang sudah diundang oleh Pansus Lahan DPRD Riau, beberapa hari lalu.

Diwartakan sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya telah mencabut izin kehutanan PT Duta Palma Nusantara II di Riau. Pencabutan izin tersebut berlaku efektif per 5 Januari 2022. Selain mencabut izin kehutanan PT Duta Palma Nusantara II, Menteri LHK juga melakukan evaluasi perizinan terhadap perusahaan tergabung dalam Darmex Agro lainnya yakni PT Duta Palma Nusantara I di Riau.Pencabutan izin kehutanan PT Duta Palma Nusantara oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya kini memang memunculkan pertanyaan baru.

Soal apa jenis izin yang dicabut oleh KLHK, hingga kini belum diketahui secara detail.

Pada sisi lain, HGU PT Duta Palma Nusantara yang dikantongi sejak tahun 1995 lalu tentunya sudah melalui proses pelepasan kawasan. Sehingga agak aneh jika kemudian perizinan sektor kehutanan pada HGU tersebut diganggu gugat. SabangMerauke News masih belum dapat mengonfirmasi soal jenis dan nama perizinan yang dicabut oleh Menteri LHK terhadap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, awal tahun lalu.

Pencabutan izin kehutanan PT Duta Palma Nudantara tersebut tertuang dalam salinan Surat Keputusan Menteri LHK yang diperoleh SabangMerauke News, Jumat (7/1/2022) lalu.

Pencabutan izin konsesi kehutanan ditetapkan lewat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Keputusan itu diteken oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya dengan nomor SK.01/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2022 tertanggal 5 Januari 2022.Pencabutan izin PT Dutapalma Nusantara (II) seluas 3.025 hektar tergabung dalam lampiran kedua SK Menteri LHK tersebut.

Ada sebanyak 192 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana 7 perusahaan berada di Provinsi Riau. Tidak saja perusahaan perkebunan kelapa sawit, pencabutan izin juga menyasar perusahaan pertambangan di antaranya PT Riau Baraharum di Riau seluas 1.476 hektar. Adapun total luasan areal kehutanan yang dicabut perizinannnya oleh Menteri LHK yakni sebanyak seluas 3,126 juta hektar dalam penguasaan 192 perusahaan.Berikut daftar 7 perusahaan di Riau yang izinnya dicabut oleh Menteri LHK sebagaimana tertera dalam lampiran kedua surat keputusan tersebut:1. SK nomor 69/Menhut-II/2007 atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 12.660 hektar2. SK nomor 378/Menhut-II/2008 atas nama PT Sari Hijau Permata seluas 20.000 hektar3. SK nomor 420/Menhut-II/2014 atas nama PT Lantabura Mentari Sejahtera seluas 16.120 hektar4. SK nomor 1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 atas nama PT Riau Baraharum seluas 1.476,74 hektar5. SK nomor 603/Kpts-II/1991 atas nama PT Darmali Jaya Lestari seluas 5.501,5 hektar6. SK nnomor 697/Kpts-II/1993 atas nama PT Dharma Wungu Guna seluas 5.340 hektar7. SK nomor 645/Kpts-II/1995 atas nama PT Duta Palma Nusantara (II) seluas 3.025 hektar.

Diwartakan sebelumnya, Menteri LHK dalam lampiran pertama SK yang ditekennya juga telah mencabut sebanyak 42 perizinan perusahaan dalam bentuk keputusan Menteri Kehutanan dan Menteri LHK yang dicabut selama periode 2015-2021 dengan total luasan 812.796 hektar. Sebanyak 10 perizinan perusahaan di antaranya berada di wilayah Provinsi Riau.Berikut daftar perizinan 10 perusahaan yang dicabut oleh Menteri LHK Siti Nurbaya per 5 Januari 2022 lalu yang tertera dalam lampiran pertama SK Menteri LHK:1. SK nomor 840/Kpts-VI/1999 atas nama PT Hutani Sola Lestari seluas 45.990 hektar2. SK nomor 802/Kpts-VI/99 atas nama PT Bhara Induk seluas 47.687 hektar3. SK nomor 217/Menhut-II/2007 atas nama PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 hektar4. SK nomor 554/Menhut-II/2006 atas nama PT Rimba Rokan Perkasa seluas 22.930 hektar5. SK nomor 553/Menhut-II/2006 atas nama PT Prima Bangun Sukses seluas 8.670 hektar6. SK nomor 21/Menhut-II/2007 atas nama PT National Timber Forest Product seluas 9.300 hektar7. SK nomor 99/Kpts-II/1999 atas nama PT Rimba Seraya Utama seluas 12.600 hektar8. SK nomor 70/Menhut-II/2007 atas nama PT Bukit Raya Pelalawan seluas 4.010 hektar9. SK nomor 262/Kpts-II/1998 atas nama PT Rimba Rokan Lestari seluas 14.875 hektar10. SK nomor 75/Menhut-II/2007 atas nama PT Perkasa Baru seluas 13.170 hektar.

Pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi persnya yang disiarkan secara virtual melalui Akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (06/01/2022) lalu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar