Percepatan UHC, Dinas Kesehatan Buat Grand Strategi

Kepala Dinas Kesehatan Zainal Arifin dalam pertemuan koordinasi sosialisasi & rekonsiliasi progrm jminan kshtan nasional & program jmninan kshtan daerah th 2022 (dok.diskominfotik Riau)

KBRN, Pekanbaru - Dalam upaya percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) 1 Januari 2024, Dinas Kesehatan Provinsi  Riau sudah Grand Strateginya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin menjelaskan ada grand Strateginya yakni yang pertama, pemanfaatan under kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Menurut data, per 4 Juli 2022 di Provinsi Riau sendiri terdapat 84.833 under kuota yang belum diisi oleh Kabupaten/Kota terdapat 84.833 jiwa.

“Data DTKS, sesuai amanat undang – undang itu didanai dengan dana PBI JK atau APBN. Jadi kita akan memindahkan peserta PBU Pemda kita sebanyak 211 ribu jiwa, kemudian ditambah non-JKN. Jadi data ini seharusnya semuanya masuk ke APBN, sehingga nanti APBD kita kosong. Kapanpun kita mau mengisi, akan bisa terisi. Jadi usulan penambahan kuota kita totalnya 606.661 jiwa,” jelasnya, Selasa (05/07/2022).

Diungkapkannya, dengan adanya hal itu, maka akan terjadi potensi efisiensi dana sebesar Rp305 Miliar per tahun. Untuk itu, pihaknya bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau berencana untuk mendatangi Kementerian Sosial dalam rangka penambahan kuota.

“Karena data DTKS itu memang hak kita, untuk dipindahkan ke PBI JK,” ungkapnya.

Strategi selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Stake Holder terkait, yang mana hal ini terkait dengan pengenaan pelayanan publik.

“Contohnya di Kementerian Agama, persyaratan umroh, haji, nikah itu menggunakan BPJS kesehatan. Bagaimana masyarakat bisa masuk ke BPJS Kesehatan secara mandiri,” ungkapnya.

Zainal menuturkan bahwa pihaknya pada bulan lalu telah melakukan koordinasi dengan Dinkes, Dinsos dan BPJS Kabupaten/Kota terkait pengalihan DTKS PD Pemda menjadi PBI JK.  

Lebih lanjut, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi UHC 1 Januari 2024 bersama dengan beberapa Bupati/Walikota di Provinsi Riau.

“Kita harapkan deklarasi UHC pada 1 Januari 2024 di 12 Kabupaten/Kota. Berdasarkan perhitungan BPJS, di bulan ini kemungkinan akan ada satu Kabupaten/Kota yang UHC. Kami akan mendorong itu,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar