FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Catat, vaksinasi kebutuhan bukan paksaan

Ketua Komisi I DPRD kota Pekanbaru Doni Saputra

KBRN, Pekanbaru : Harus melampirkan bukti vaksin atau sertifikat vaksin ketika hendak mengurus perizinan atau mengakses pelayanan publik, kini mulai banyak dikeluhkan warga. Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru mengingatkan, bahwa program vaksinasi merupakan kebutuhan bukan paksaan.

Dalam rangka menggesa target realisasi vaksinasi, Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai macam upaya mulai dari vaksinasi massal hingga vaksinasi keliling. Belakangan, Walikota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan terbaru untuk melampirkan surat bukti selesai vaksin ketika hendak berurusan dengan kantor pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2020, tentang pengadaan vaksin pelaksanaan dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra mengatakan, setiap warga yang ingin mengakses layanan publik kini diharuskan untuk melampirkan sertifikat ataupun bukti selesai di vaksin. Hal tersebut tentunya membuat resah warga, karena tidak semuanya bisa divaksin.

"Vaksinasi ini terkesan dipaksakan, karena memang jadi syarat dalam pengurusan administrasi dilingkungan kantor Kelurahan dan Kecamatan. Seharusnya vaksinasi ini kan menjadi kesadaran dan kebutuhan masyarakat, bukan dipaksanakan. Lagian, kan tidak semua masyarakat tidak bisa di vaksin karena ada yang memiliki penyakit bawaan ataupun dalam kondisi hamil. Kebijakan ini harus dipertimbangkan kembali," ungkap Doni kepada RRI Pekanbaru, Rabu (23/06/21). 

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri menilai, kebijakan pemerintah harus dievaluasi ulang, apakah memberikan dampak terhadap program vaksinasi yang dilakukan. jika tidak berdampak, sebaiknya kebijakan tersebut dihapuskan karena hanya akan merepotkan warga.

"Ya sayang sudah mendengar adanya informasi harus melampirkan bukti atau sertifikat vaksin dalam mengurus perizinan ataupun mengakses pelayanan di kantor pemerintah. Kebijakan tersebut seharusnya dikaji ulang, apakah memang efektif untuk mendorong program vaksinasi atau tidak. Jika tidak berdampak, sebaiknya ini dievaluasi dan tidak dilanjutkan. Kenapa pencapaian vaksinasi masih rendah, apa penyebabnya, ini yang harus dicari apa kendala dan masalahnya," ungkap Ahmad Fitri.  

Saat ini, realisasi program vaksinasi di Pekanbaru sudah mencapai angka 40 persen. Dimana, dari 750 ribu jumlah penduduk wajib vaksin, 300 ribu diantaranya sudah selesai divaksin. (Ratih)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00