Pemprov Sulteng Inventarisasi Produk Hukum Kab/Kota

KBRN, Palu : Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Plt. Sekda Prov.Sulawesi Tengah DR.Rudi Dewanto,MM membuka secara resmi Rapat Inventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2022, Selasa, (5/7/2022).

Kegiatan ini diinisasi oleh Biro Hukum Setda Prov.Sulteng guna mendorong percepatan penyesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertempat di Swiss-Belhotel Palu, pada Selasa (5/7).

Narasumber Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Drs.Makmur Marbun,M.Si, Kasie Wilayah I Balai Sarana Permukiman Wil Sulteng DR. Aksa H.Mardani,ST,MM, Pejabat Fungsional ATR/BPN Mula Pralampita,ST,MA.

Menurut gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang berada di daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kepala daerah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota, baik peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

“Dalam pandangan kami, dengan diundangkannya UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka segala produk hukum di pemerintah daerah perlu disesuaikan,”ungkap gubernur melalui sambutannya dibacakan Plt.Sekda DR.Rudi Dewanto, agar Pemkab/kota Se Sulteng segera melakukan perubahan regulasi disesuaikan UU Cipta Kerja.

Selain itu, guna meningkatkan fiskal daerah, Beliau pun mengingatkan agar menindaklanjuti UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Ke depan saya mengharapkan peraturan daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,”tutupnya.

“Tujuan kegiatan ini guna melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan,”lapor Ketua Panitia Esti Nuriani,SH,MH.

Nampak hadir Karo Hukum DR.Yopie Patiro dan Para Kepala Bagian Hukum Kab/Kota Se Sulteng.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar