Tarif PBB Naik Tinggi, Mahasiswa Demo Walikota Palembang

KBRN, Palembang : Kebijakan Pemerintah Kota Palembang menaikkan tariff Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali ditentang. Kali ini, Kelompok mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi protes dihalaman Kantor Walikota Palembang, Rabu (12/6/2019).

Mahasiswa menilai kebijakan Walikota menaikkan tarif PBB hingga 700 persen memberatkan dan telah menyengsarakan sebagian besar masyarakat karena tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarkat kota.

Ketua HMI Cabang Palembang, Eko, mengatakan, Pemerintah Kota harus meninjau ulang penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harus menerapkan nilai-nilai transparansi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan penerimaan PBB.

“Kami meminta Pemkot untuk tidak menaikkan PBB secara sporadis, harus disesuaikan dengan pendapatan dan daya beli masyarakat,” pekik Eko dalam pembacaan tuntutannya.

HMI mengaku akan membuka posko aduan di Sekretariat HMI cabang Palembang agar dapat mendata masyarakat yang merasakan keberatan atas kenaikan PBB. Hal ini dilakukan untuk membantu menyuarakan keberatan yang dialami oleh masyarakat.

Sementara menyikapi demo yang berlangsung, Kabid PBB Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Hairul Anwar, mengatakan, pihaknya secara bertahap telah mengkaji secara akademis mengenai kenaikan PBB. Terkait  adanya keberatan dari wajib pajak, Pemkot mengaku telah menerbitkan kebijakan yang mengatur mekanisme pengajuan keberatan.

“Kebijakan seperti Perwali no 18 bahwa pembayaran PBB 300 ribu kebawah di nihilkan. Jika merasa keberatan bisa ajukan keberatan yang ada mekanisme dengan mengajukan data real,” pungkas Hairul.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00