DPRD Kalteng : Pemekaran Provinsi Perlu Kebulatan Suara

KBRN, Palangka raya : Wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya terus bergulir. Walaupun di satu sisi banyak pihak yang menentang dan menimbulkan pro kontra.Menjadikan sebuah provinsi berdiri sedniri memang tidak mudah.Dibutuhkan sejumlah kajian, diplomasi, analisis dan telaah yang kuat agar tidak menjadi kebiajakn yang keliru di kemudian hari.

Kepada RRI, salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purman Jaya, Selasa (19/01/2020) menyebut ada lima tahapan pengajuan dan permohonan pendirian sebuah Provinsi baru .Diantaranya adalah rekomendasi dan permintaan dari masyarakat, pengajuan dari Pemerintah Provinsi dan Dewan, pengkajian dan telaah, pengajuan kelayakan dan finalisasi dari pemerintah pusat. Dengan demikian proses pengajuan pembentukan provinsi  baru di Klateng masih terlalu dini dan masih sangat panjang. Kalangan dewan berharap, sejumlah elemen masyarakat di Kalteng satu suara dalam pengajuan ini. Sehingga akan menjadi penguat bagi rekomendasi di pemerintah piusat nantinya. Kalangan dewan untuk sementara masih menunggu pro kontra yang berkembang agar nantinya ide dan wacana pemekaran ini tidak menimbulkan gesekan dan polemik di masyarakat.

“Karena pada dasarnya ide dan wacana ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat sendiri,”jelasnya.

Sementara  itu, seorang pengamat kebijakan publik Universitas Palangka Raya, suprayitno mengungkap, selama tujuan pemekaran untuk memberikan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik tentu akan  mudah mendapakan dukungan. Tapi kalau tujuannya untuk bagi bagi proyek dan kue pembangunan tentu ini tidak akan didukung oleh masyarakat. Jika nantinya dimekarakan tentu  sumber d aya kalteng  akan berkurang secara ekonomi.

“Namun ini akan menguntungkan bagi Kalteng yang selama ini sulit berlari untuk memeratakan pembangunan,” jelasnya.

Wacana pemekaran dan pendirian Provinsi baru di Kalteng haruslah melalui analisis dan kajian yang matang tanpa harus didasari emosi dan kecemburuan kurangnya pemerataan.Semua harus dilakukan dengan matang dan cermat agar sesuai dengan tujuannya yakni memakmurkan masyaralat. (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00