Aksi Menolak Rencana Pemekaran Provinsi Kalteng

KBRN, Palangka Raya: Rencana memekarkan Kotawaringin menjadi provinsi mendapat penolakan dari sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng (AMPKT). Dalam tuntutannya, pendemo damai meminta agar rencana memekarkan Kotawaringin dikaji lebih dulu dan tidak terburu-buru.

Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk fokus menangani Covid-19 daripada urusan pemekaran provinsi.

Orasi penyampaian aspirasi dilakukan di depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah pada Senin pagi. Aksi demo damai terlihat tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Perwakilan AMPKT menyampaikan aspirasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Sementara peserta demo lainnya berdiri terpencar dan menjaga jarak di sekitar Tugu Soekarno.

Setelah hampir setengah jam, perwakilan pendemo damai diterima masuk ke ruang rapat gabungan DPRD Kalteng. Mereka dipersilahkan menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada wakil rakyat.

Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, dalam pertemuan tersebut mengatakan keputusan memekarkan sebuah provinsi ada pada pemerintah pusat. Selain itu, saat ini moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) masih belum dicabut.

“Jadi kaitan dengan pemekaran semua keputusan dari pusat. Kita hanya menindaklanjuti menampung aspirasi dari masyarakat. Apakah itu yang menolak atau menerima, kita hanya memproses sesuai aturan yang ada,” ujar Ketua DPRD Kalteng.

Ditambahkan, pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya menerima tuntutan pihak warga masyarakat yang lain untuk memekarkan Kotawaringin. Pihak DPRD Kalteng bahkan membentuk tim berjumlah 17 orang untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut.

Selanjutnya : Syarat Pembentukan DOB

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00