Hukum Adat Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Vonis

KBRN, Palangka Raya : Hukum adat tidak memisahkan antara hukum perdata dan pidana. Meskipun diselesaikan secara langsung oleh hakim adat melalui mekanisme hukum adat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri ketika dikonfirmasi terkait betapa pentingnya posisi hukum adat untuk membantu hakim mengambil keputusan di pengadilan apabila terdapat perkara pidana.

Sehingga, sistem peradilan dibagi antara sistem peradilan pidana dan  perdata, maka pelanggaran hukum adat sesungguhnya dapat diselesaikan melalui keduanya.

"Jadi hukum adat itu, apabila sudah diselesaikan secara adat, bukan berarti hukum positif tidak berjalan. Hukum positif lanjut nah putusan  hukum adat tetap kita lampirkan pada hukum positif sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan," tambah Kapolresta.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, Mambang Tubil menjelaskan,  masyarakat tidak dapat melepaskan keberadaan nilai, norma maupun pedoman berprilaku yang hidup di tengah masyarakat.  Hal-hal tersebut merupakan bentuk kekayaan yang sudah sedari lama hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

"Sehingga nilai, norma serta pedoman berperilaku tersebut yang bisa dikatakan terakomodir dalam suatu hukum yang umumnya tidak tertulis dimana dikenal secara luas dengan istilah hukum adat," ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00