Pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya Diserahkan pada Gubernur

KBRN, Palangka Raya: Dokumen Kajian Pemekaran Daerah persiapan Provinsi Kotawaringin dan Dokumen Studi Calon Ibukota Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, Kamis (7/1/2021) kemarin.

Ketua Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Rahmat Nasution Hamka, ketika dihubungi RRI melalui telpon mengatakan setelah diserahkannya kedua dokumen tersebut pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada Gubernur untuk berkoordinasi dengan DPRD Kalteng.

Diharapkan, koordinasi antara Gubernur bersama DPRD Kalteng membuahkan persetujuan bersama melalui paripurna guna melengkapi persyaratan untuk disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri sebagai  tindak lanjut daerah persiapan.

“Yang jelas itu kajian tentang pemekaran yang mana mencakup demografi, geografi, potensi ekonomi dan berbagai hal terkait dengan syarat-syarat yang diminta oleh UU. Dan juga di buku satunya itu terkait dengan kajian tentang calon ibukota provinsi Kotawaringin. Itu yang konsen kita sebagai syarat untuk bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” tuturnya kepada RRI, Jum’at (8/1/2021).

Rahmat Nasution Hamka menjelaskan sesuai UU yang baru, pelaksanaan otonomi daerah didahului dengan adanya daerah persiapan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya. Setelah daerah persiapan berjalan 3 tahun dan dianggap oleh pemerintah layak menjadi daerah otonom baru, maka barulah provinsi baru ditetapkan melalui Undang-Undang.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Sriyana, mengatakan wacana pemekaran wilayah Kotawaringin Raya yang telah mencuat sejak Agustus 2020 lalu sebelumnya terhambat kebijakan moratorium Daerah Otonom Baru. Namun berikutnya, masalah anggaran akan menjadi bahan pertimbangan.

“Otonomi daerah atau DOB (Daerah Otonom Baru) ini memang kita tetap mengacu pada aturan yang jelas. Karena sudah jelas aturan mainnya yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 kan gitu mba. Ketika syarat-syarat itu sudah dilaksanakan, dipenuhi, dan adanya rekomendasi politis, dan dukungan aspirasi masyarakat, adanya kesiapan sarana dan prasarana, maka saya pikir pemerintah pusat yang menjadi pertimbangan sekarang yang pasti adalah masalah finansial karena DOB ini mau tidak mau Menkeu harus mikir berapa keuangan yang harus disiapkan untuk DOB ini,” ujar akademisi Universitas PGRI Palangka Raya.

Menurut Sriyana, secara geografis luas wilayah gabungan 5 kabupaten yang diajukan menjadi provinsi Kotawaringin Raya sudah layak dijadikan provinsi baru. Bahkan Sriyana mengatakan apabila Provinsi Kotawaringin Raya bisa  terwujud, maka pelayanan bagi masyarakat akan lebih efektif.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00