FOKUS: #PILKADA 2020

Waspada Saksi Palsu di Mahkamah Konstitusi

KBRN, Palangka Raya : Waspada saksi palsu selama Pilkada serentak 2020, mengingat  potensi gugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat besar, terutama di daerah yang selisih hasil perhitungan suaranya sangat tipis. 

Seperti yang diutarakan oleh salah seorang mantan saksi di MK Muhammad Suherman. Kepada sejumlah awak media, dirinya mengingatkan seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) agar berhati-hati, apabila diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan palsu, apabila jika nantinya hasil Pilkada Kalteng 2020 digugat hingga ke MK. 

Menurut Muhammad Suherman, penyampaiannya tersebut sangatlah beralasan, karena beberapa tahun lalu, dirinya pernah menjadi kordinator saksi untuk salah satu pasangan calon terkait sengketa pemilihan umum di salah satu kabupaten di Kalteng. 

Muhammad Suherman mengakui, lantaran salah dalam mengambil keputusan hidup, ada beberapa saksi lain sampai mendekam di balik jeruji besi. Akibat percaya dengan iming-iming bakal hidup sejahtera dan anak-anaknya akan dijadikan PNS.

"Saya menyampaikan ini tidak ada motif atau tujuan lain, selain mengingatkan kepada masyarakat, jangan ikut-ikutan menyampaikan kesaksian, apalagi yang disampaikan tersebut tidak benar. Karena dulu ada yang menjadi tersangka dan sampai-sampai dipenjara, jadi janganlah ikut-ikutan," tambah Muhammad Suherman, Kamis (17/12/20).

Sementara itu, menyikapi situasi kamtibmas terkait pikada serentak yang saat ini masih dalam proses perhitungan suara, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas, meminta masyarakat bisa menahan diri dengan tidak bertindak semena-mena, apalagi dapat menimbulkan perpecahan. 

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara Bumi Tambun Bungai ini juga mengharapkan, masyarakat bisa bijak dan memilah informasi terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan perhitungan suara, mengingat hasil perhitungan resmi ada sepenuhnya di KPU. 

"Kita mengimbau masyarakat agar tetap tenang, yakinkan bahwa seluruh perhitungan Pilkada ini dilakukan dengan transparan, objektif dan profesional oleh pihak KPU dan Polri dalam hal ini memiliki kewajiban menjamin keamanan dan keberlangsungan tahapan Pilkada agar berjalan dengan aman, demokratis dan tentunya harus sehat," tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00