FOKUS: #PILKADA 2020

Dugaan Pelanggaran Pilkada Kalteng, Bawaslu Proses 10 Laporan Warga

Kbrn, Palangka Raya : Dugaan pelanggaran yang dilaporkan masing masing tim sukses kubu nomor satu dan dua, belum mengarah ke tindak pidana, sehingga belum bisa memutuskan diskualifikasi dari kepesertaan pemilu.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Satriadi kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilu sebenarnya banyak datang dari masyarakat dan tim sukses masing masing paslon.

“Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan dua alat bukti kuat, sehingga tidak bisa diproses ke tahap selanjutnya, makanya laporan seringkali mental dan tidak dapat kami proses,” kata Satriadi kepada RRI Rabu (16/12/20)

Ia menyebut dari ratusan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, ada 10 yang sudah diproses dengan sangkaan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), bahkan Bawaslu Kalteng sudah melaksanakan sidang lanjutan dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pilgub Kalteng tahun 2020. Sidang menghadirkan dua saksi ahli dari pihak Paslon 02, satu saksi dari pihak Paslon 01, tujuannya menggali fakta dan tanggapan ahli atas laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kalteng. Tentu, materi yang menjadi pertanyaan sesuai dengan apa yang dilaporkan yakni TSM

Satriadi mendorong masyarakat tidak takut melaporkan, manakala menemukan bukti bukti dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan dua paslon, karena nama pelapork akan dirahasiakan.

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Dari Universitas Palangka Raya Professor Drs. Kumpiadi Widen, S.Sos meminta penyelenggara pemilu dapat memperbaiki sejumlah masalah yang muncul saat proses pencoblosan lalu, mengingat banyak warga tidak mendapatkan hak pilih, pihaknya menilai ada permainan politik di dalamnya.

Selain itu, masing masing paslon saat kampanye dan pelaksanaan debat lalu, lebih banyak mempertontonkan debat kusir saling sindir, tidak mengarah ke substansi visi dan misi untuk kemajuan Kalimantan Tengah.

“Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius penyelenggara, karena dalam aturan pilkada sangat jelas, kedua paslon dilarang saling fitnah, tetapi adu gagasan konkrit sesuai kondisi uang dialami masyatakat, apalagi diperparah dengan dampak wabah covid 19,”tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00