FOKUS: #PILKADA 2020

DPRD Kalteng : Coblosan Usai, Rekonsiliasi Wajib Hukumnya

KBRN, Palangka Raya : Pemungutan suara pilkada Kalteng 2020 akhirnya selesai dilakukan. Kontestasi politik yang bergejolak kini mulai mereda. Sejumlah pihak menyerukan rekonsiliasi untuk kembali memulihkan hubungan politik yang sementara waktu memanas.

Kepada RRI, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono , Senin (14/12/2020) mengungkapkan, rekonsiliasi menjadi hal yang wajib hukumnya guna melakukan pembangunan di masa mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan utuh semua pihak dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu pasangan calon yang terpilih nantinya diharapkan bisa mengakomodir pihak yang terlibat dalam kontestasi politik ini.

“Kalangan elit haruslah memberi contoh rekonsiliasi dengan saling merangkul dan diikuti oleh masyarakat di bawahnya,” jelasnya.

Sementara itu seorang pengamat sosial Universitas Palangka Raya , Ferry Setiawan mengungkapkan rekonsiliasi merupakan hal yang penting karena pembangunan memerlukan sinergi dan kerjasama semua pihak. Jika kepentingan politik tidak saling digalang kembali tentu pembangunan akan menjadi terhambat. Bagi pihak yang kalah diharapkan bisa berlapang dada dan berbesar hati untuk menerima kekalahannya.

“ Sementara pihak yang menang diharapkan untuk mau dievaluasi dan dikoreksi untuk memaksimalkan kinerjanya,” jelasnya.

Memang kontestasi politik akan menuntut lahirnya kubu yang menang dan kubu yang kalah. Tentunya walau sama sama menghadapi persaingan alot.  Diharapkan semua elemen yang selama ini menjadi dua kutub, bisa saling berhubungan dengan baik kembali untuk sama sama membangun. (NATA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00