Musim Penghujan, Paslon Perang Kampanye di Medsos

KBRN, Palangka Raya : Kampanye calon gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tanggal 26 September lalu. 

Namun,  penyelenggaraan kampanye berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Semua metode lebih fokus secara online atau via dalam jaringan (daring), sehingga meskipun saat ini sudah memasuki musim penghujan bahkan ada beberapa daerah dilanda cuaca ekstrem, tidak berpengaruh dengan penyelenggaraan tahapan kampanye tersebut. 

Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah,  terus melakukan pemantauan ketat terhadap akun media sosial (medsos) milik dua pasangan calon (paslon),  Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar dan pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo.

Ketua Bawaslu, Satriadi mengaku, saat ini memang fokus juga memantau akun-akun paslon dan tim sukses yang digunakan untuk kampanye. 

Satriadi melihat, perang antarkedua kubu di media sosial terjadi dan cenderung memanas. Tak hanya akun resmi kedua paslon namun antar-pendukung dan simpatisan di medsos tidak dapat dihindari. 

"Saat ini semua aktivitas tahapan kampanye lebih banyak dilakukan secara daring. Sehingga ini menjadi perhatian kami juga, terkait akun paslon dan tim sukses karena ada tingkat kerawanan juga," tambah Satriadi, Rabu (28/10/20).

Sementara itu, Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrohim, menyebut, ketentuan kampanye via daring bagi masing-masing paslon untuk akun resmi di medsos, satu paslon  hanya boleh mendaftarkan 30 akun. Selebihnya dianggap ilegal. 

"Ini semua menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye di tengah Pandemi Covid-19 harus dipatuhi oleh semua peserta pilkada," ungkapnya. 

Sejauh ini, penertiban alat peraga kampanye (APK) melibatkan anggota Satpol PP. Terdapat beberapa titik lokasi yang tidak sesuai dengan aturan pemasangan APK, dilepas paksa oleh jajaran petugas bersama Bawaslu. Hal ini dibenarkan oleh Kasatpol PP Kalteng, Baru Sangkai. 

"Kami hanya sebatas mendampingi di lapangan karena dalam melakukan penertiban sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Namun demikian, jika ditemukan APK tidak sesuai ketentuan, memang dilakukan penurunan," imbuhnya 

Seperti diketahui, jumlah APK yang diperbolehkan bagi paslon dan tim kampanye adalah sebanyak 200 persen dari jumlah yang ditetapkan  dan KPU sudah menetapkan jumlah untuk baliho hanya tiga perkabupaten kota, spanduk dan umbul-umbul hanya satu dan bilboard di 30 titik. 

Selain itu, bahan kampanye  berupa brosur, pamplet, leaflet dan poster. Kemudian, untuk tambahan bahan kampanye sendiri paslon boleh membuat 100 persen maksimal dari jumlah yang ditetapkan oleh dengan melihat jumlah kartu keluarga (KK) di daerah pemilihan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00