Komisi Aparatur Sipil Negara Terima 700 Laporan Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada

KBRN, Palangka Raya : Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sekitar 700 laporan dugaan keterlibatan para abdi negara dalam politik praktis selama tahapan pemilu serentak 2020 ini dari seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada. 

Menurut Asisten KASN Bidang Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Irwansyah kepada RRI, sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam Undang-undang maupun perjanjian kerjasama antara KASN dan Bawaslu serta Surat Keputusan Bersama (SKB) lima kementerian lembaga yang ditandatangani sekitar satu bulan lalu, ada berbagai tahapan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dari Bawaslu.

Setelah dilakukan pengumpulan dokumen bukti, lanjut Irwansyah, kemudian dilakukan penelusuran dan apabila terbukti, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah, dimana ASN yang terbukti tidak netral itu bekerja. 

"Sudah ada beberapa dikeluarkan rekomendasi kepada ASN melanggar. Rekomendasi kita serahkan ke kepala daerah yang akan mengeksekusi sanksi apakah disiplin atau kode etik. Sampai saat ini belum ada pemberhentian karena paling tinggi itu sanksi disiplin sedang, misalnya penundaan kenaikan gaji berkala dam kenaikan pangkat," tambah Irwansyah, Rabu (14/10/20).

Dirinya membeberkan, berdasarkan hasil kajian di tahun 2018, terdapat tiga faktor ASN bersikap tidak netral pada saat pemilu. Pertama, karena ingin mendapatkan jalur karir lebih cepat. Namun, saat ini kata Irwansyah, hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi ASN, karena  untuk promosi jabatan sudah diawasi oleh KASN. Selanjutnya kepentingan kelompok, misalnya ada hubungan jaringan dalam organisasi, sehingga ASN ikut terdorong dalam memberikan dukungan dan juga faktor kekeluargaan. 

"Kami secara masif melakukan kampanye netralitas bagi ASN. Intinya kita berharap ASN fokus bekerja melayani publik. Jangan lagi terseret partisan untuk mendukung calon dan parpol karna ASN itu perekat NKRI. Harusnya berdiri di atas semua golongan," ujarnya. 

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, sebanyak 14 ASN masing-masing dari tiga daerah yakni Palangka Raya, Kotawaringin Timur dan Lamandau diduga tidak netral. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Bawaslu, Satriadi. Dirinya sangat menyayangkan para ASN ini terlibat dalam politik praktis, padahal sudah jelas larangan bagi abdi negara mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada. 

Penegasan itu jelas Satriadi, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian dan  Tentara Nasional Indonesia, perangkat desa serta kelurahan. 

"Laporan sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya telah ditangani oleh KASN untuk memutuskan terlibat atau tidak, sesuai bukti yang telah diserahkan," ungkapnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00