70 Ribu Lebih Warga Kalteng Terancam Tidak Bisa Mencoblos

KBRN, Palangka Raya : Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada serentak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2020 telah dilaksanakan. Namun, terdapat 70.501 pemilih potensial yang sampai saat ini belum terdata. 

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Harmain Ibrohim, berdasarkan data yang digunakan pada saat coklit kemudian ditetapkan sebagai DPS, sebanyak 1.682.723 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 863.499 dan perempuan 819.224 dengan jumlah 6.041 tempat pemungutan suara.

Dijelaskan Harmain, apabila dibandingkan dengan DPT Pemilu tahun 2019 dengan jumlah 1.753.224 pemilih, sehingga terdapat kekurangan sekitar 70.501 dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Seruyan sekitar 17.746 dan di urutan kedua terdapat Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 12.786 dan ini cukup mengkhawatirkan.

"Ini kita melaksanakan pengumuman di tempat-tempat strategis di setiap RT. Ditempelkan, tetapi pengumuman ini mengurangi delapan digit di belakang nomor NIK dalam rangka kerahasiaan identitas masyarakat. Kita tempel juga di kelurahan agar semua mengetahui sesuai coklit," tambah Harmain, Selasa (13/10/20).

Perbaikan tersebut ditambahkan Harmain, dilakukan secepatnya disertai dengan data autentik berupa nama, tanggal lahir dan lokasi TPS. Selain itu, pihaknya berharap, kepada masyarakat dan pihak terkait selalu proaktif dalam melakukan pengecekan dan apabila belum terdaftar, segera menghubungi KPU terdekat. 

Terancamnya hak mencoblos para pemilih ini mendapat tanggapan dari Anggota DPR-RI utusan Kalimantan Tengah, Willy Midel Yosef. Kepada RRI, mantan Bupati Kabupaten Murung Raya dua periode ini menyebut, dimungkinkan terjadi perbaikan pada DPS, dengan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 tahun 2019 tentang usulan perbaikan data disampaikan kepada PPS dengan segera dengan menunjukan dan menyerahkan salinan KTP atau surat keterangan pemilih serta mengisi formulir model A-KWK.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah menggunakan hak pilih. Golput bukanlah pilihan yang tepat karena masa depan daerah kita lima tahun, ada di tangan masyarakat semua. Oleh karena itu,  saya sekali lagi mengimbau bisa  menggunakan hak pilih pada 9 Desember mendatang," ungkapnya.

Sedangkan, berdasarkan aturan dari KPU, penetapan perbaikan DPT ini, paling lambat 16 Oktober di tingkat kabupaten, sehingga setiap daerah memiliki waktu tidak sedikit untuk melakukan pemuktahiran data terbaru.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00