Kalteng Wilayah Rawan Isu Kesehatan Pemilu Serentak 2020

KBRN, Palangka Raya : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah rawan isu kesehatan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. 

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Agus Pramono mengakui, untuk mengantisipasi kerawanan jelang pilkada serentak pada bulan Desember mendatang, pihaknya  terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, guna mengantisipasi kerawanan, termasuk isu kesehatan yang disebut-sebut oleh pihak Bawaslu pusat tersebut. 

Meski demikian, Agus memastikan, di beberapa wilayah yang dianggap rawan, sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses tahapan hingga pencoblosan.

Sejauh ini ditambahkan Agus, kerawanan di Kalteng tidak harus diidentikan dengan konflik atau isu kesehatan, tapi ada beberapa hal juga yang bisa dikatakan rawan, seperti tidak terjangkau akses komunikasi dan informasi, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kabar tentang proses pencoblosan lambat tersampaikan. 

"Sosialisasi aktif tentang jaga jarak agar tetap hidup bersih. Pikada sejak mulai tahapan pembentukan PPK dan PPS kemudian pendaftaran, kampanye, pemungutan hingga perhitungan suara itu semua sudah direncanakan dengan menerapkan protokol kesehatan," tambah Agus, Rabu (23/9/20).

Sementara itu, salah seorang Pengamat Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kalteng, Edi Kelana menegaskan, segala sesuatu yang melibatkan massa yang tidak terkontrol, berisiko membentuk klaster baru. 

Menurut Edi, penerapan protokol kesehatan, pengaturan jarak dirasa sangat efektif apabila dilakukan dengan baik dan benar. 

Dijelaskan Edi, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada  aparat, lantaran petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, tidak cukup dan apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka pasti protokol tersebut bisa berjalan dengan baik dan efektif.

"Kita butuh kerjasama. Artinya kami tidak bisa bekerja sendiri. Tentu ada peran serta masyarakat. Justru peran serta dari masyarakat paling besar dalam menekan jumlah kasus," pungkasnya. 

Ditambahkan Edi, membutuhkan peran dari masyarakat juga dalam pelaksanaan protokol 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat pertemuan banyak orang harus terus di gaungkan, agar tidak kecolongan," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00