Polemik Lelang Jabatan di Tahun Politik

KBRN, Palangka Raya: Pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya juga mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Demikian dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Satriadi, dengan berlakunya pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur mutasi pejabat harus dengan seijin Menteri Dalam Negeri.

“Tetap menurut kami tetap harus ada ijin Kemendagri. Lelang itu kan nanti berjalan, justru itu menurut kami bisa komunikasi dengan Mendagri kalau proses lelang berjalan nanti kewenangan Mendagri aja yang memberikan ijin,” ujarnya pada Rabu (8/1/2020). 

Satriadi juga membantah anggapan publik kalau Bawaslu terlalu mencampuri urusan pemerintahan. Menurutnya, Bawaslu hanya menjalankan tugas untuk mengingatkan tentang adanya aturan UU di tahun politik ini.

Sementara itu, di pihak lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan tetap melakukan lelang jabatan untuk 12 jabatan tinggi Pratama yang belum memiliki pejabat definitif.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, mengatakan pelaksanaan lelang jabatan diatur dalam UU ASN. Sementara larangan melantik dan memutasi pejabat tanpa persetujuan Mendagri diatur UU Pemilu Kepala Daerah.

"Proses lelang ini hanya perlu ke KASN karena prosesnya beda. Setelah 3 besar dia melalui regulasi UU politik tadi. Setelah ini selesai, baru menghadapi regulasi UU politik tadi. Menghadap Mendagri minta ijin, atau nanti juga nggak apa-apa," ujarnya.

Lebih lanjut Katma menjelaskan saat ini pihaknya baru mengajukan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya sekitar bulan Februari atau Maret lelang jabatan akan dilakukan oleh Tim Seleksi independen. Penilaian secara independen akan dilaksanakan untuk memilih 3 besar calon pejabat tinggi pratama. Selanjutnya 3 nama untuk masing-masing jabatan tinggi pratama yang dipilih tersebut nantinya akan diserahkan kepada PPK dalam hal ini gubernur untuk dipilih menjadi tim kerjanya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00