Unjuk Rasa Mahasiswa Tuntut Pembatalan Pemecatan 57 Pegawai KPK

KBRN, Palangka Raya: Puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya berunjuk rasa di depan  Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mahasiswa yang berunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta presiden membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK dan mahasiswa menuntut Firli Bahuri untuk turun dari jabatan sebagai ketua KPK.

Juru Bicara, Gilang Sandra Wijaya, mengatakan orasi, aksi teatrikal dan penyampaian tuntutan yang dilakukan menyusul adanya wacana kedatangan pimpinan KPK ke Kalteng.

“Kami turun aksi ini karena sempat beredar wacana bahwa pimpinan KPK ingin berkunjung ke Kalteng. Maka dari itu, kami mahasiwa Kalteng khususnya IAIN Palangka Raya menyatakan solidaritas dan menolak kedatangan Ketua KPK. Karena yang kita ketahui Ketua KPK sendiri pernah melanggar kode etik KPK. Dan di sini adalah bentuk solidaritas kami terhadap 57 pegawai KPK yang diberhentikan,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).

Ditemui di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Syaifudi, mengaku sempat bingung mengenai pemilihan tempat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa.

Menurutnya, mahasiswa yang melakukan aksi demo sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Kapolresta Palangka Raya. Isi surat permohonan ijin tersebut juga sudah dibaca pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Intinya menuntut kedatangan Ketua KPK RI di Palangka Raya. Lalu tempat aksi demo di Disdik. Jadi kami ini bingung ada apa konteksnya dengan Disdik ini. Tadi kita ikuti dari awal orasi sampai berakhirnya ini tidak sedikit pun menyinggung masalah Dinas Pendidikan. Berarti kita bisa simpulkan mereka ini mungkin hanya pinjam tempat di depan kantor ini,” tuturnya.

Menurutnya, mahasiswa yang melakukan demonstrasi tetap diakomodir karena aksi demo yang berijin sudah diatur dalam Undang-Undang.

Mengenai desas-desus kedatangan pimpinan KPK ke Kalteng, menurut Ahmad Syaifudi bukan lah kewenangan Dinas Pendidikan. Menurutnya, Ketua KPK merupakan pejabat tinggi dan level koordinasinya lebih tepat dengan kepala daerah.   

Selain di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, aksi unjuk rasa mahasiswa juga dilakukan di depan Kantor Gubernur Kalteng. Himpunan Mahasiswa Islam yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur juga menyampaikan tuntutan yang sama.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar