Cegah Mengendap, Dana Provinsi Diawasi

KBRN, Palangka Raya : Pemerintah pusat telah mewanti wanti agar pemerintah daerah tidak mengendapkan anggaran di bank. Dana yang dengan susah payah dikumpulkan sebagai upaya menggerakkan roda pembangunan, tidak untuk disimpan. Termasuk juga anggaran untuk provinsi Kalimantan Tengah.

Namun pemerintah provinsi patut bersyukur karena tidak terdapat temuan oleh presiden terkait dana mengendap ini. 

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fahrizal Fitri menegaskan, anggaran saat ini memang difokuskan untuk penangananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sekda menjelaskan, sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori terkait kebijakan dan strategi PEN, perlu menyeimbangkan strategi gas dan rem.

Maksut strategi rem lanjut Sekda, pemerintah berupaya menekan penyebaran pandemi Covid-19 dan strategi gas yakni mondorong laju perekonomian melalui dukungan dan stimulus.

"Prioritas nasional dalam rangka mendukung pemulihan transpormasi ekonomi didaerah adalah penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah dan mendorong transpormasi ekonomi," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kalteng, Otto Fitriandi menyebut, OJK sudah berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara berkala memberikan laporan temuan jika ada aliran dana yang tidak wajar.

"Kalaupun ada yang tidak wajar, penelusuran aliran dana tersebut dari PPATK, selanjutnya ditindaklanjuti perbankan," ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00