Pemprov Kalteng Masih Kaji Kemungkinan Penghapusan Denda Pajak Lanjutan

KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun ini telah melakukan pemutihan denda pajak kendaraan sebanyak dua kali. Namun Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kaspinor, mengatakan pihaknya belum memutuskan apakah kebijakan pemutihan denda pajak kembali akan diberlakukan.

Menurut Kaspinor beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat.

“Kami harus mempertimbangkan tutup bukunya seperti apa. Kita lihat keefektifannya. Kalau akhir tahun ini misalnya waktunya sangat pendek, apalagi sekarang menghindari kerumunan dan sebagainya. Masyarakat kan kalau sudah diberi kemudahan gitu kan rame-rame lagi covid juga. Kita antisipasi juga hal-hal yang demikian,” ujarnya kepada RRI, Selasa (01/12/2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah dengan adanya program pemutihan denda pajak oleh Pemprov Kalteng sebanyak kurang lebih Rp 40 milyar.

Meski belum ada lagi program penghapusan denda pajak kendaraan, namun diharapkan insentif yang diberikan pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk segera menjalankan kewajiban membayar pajak. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00