KADIN Kalteng : UU CIpta Kerja Pangkas Kerumitan Prosedur Usaha dan Koperasi

KBRN, Palangka Raya : Undang-Undang Cipta Kerja diprediksi akan memberikan kepastian dan kemudahan bagi kalangan usaha , pekerja, buruh usaha kecil  dan investasi. Berbagai kemudahan perijinan diakomodir dalam paket regulasi UU Cipta kerja dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

Kepada RRI, Ketua Kamar Dagang Indonesia atau KADIN Kalteng, Tugiyo Jumat (30/10/2020), mengungkap ada sejumlah kemudahan perijinan yang ditawarkan dalam Omnibus Law. Diantaranya adalah kemudahan perijinan koperasi yang dulunya harus beranggotakan minimal 20 orang dan kini hanya 9 orang. ADa juga perijinan usaha nelayan, yang dulunya harus melalui integrasi perijinan kini bisa melalaui Kementrian KKP sudah cukup. Sementara untuk ijin pendirian usaha mikro kecil kini diperbolehkan tanpa harus berbentuk PT dan syarat minimalnya hanya satu orang saja. Dengan demikian, jelas Tugiyo berbagai kemudahan birokrasi ini diharpkan bisa memangkas mata rantai usaha, koperasi atau usaha kecil menengah sehingga nantinya bisa menyerap lapangan kerja sebanyak banyaknya. Jika ini terjadi maka iklim investasi akan lebih cepat terealisasi dan ujungnya ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh.

“Dengan adanya UU ini maka segala peraturan akan disinergikand an dikonfederasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Lebih jauh , Tugiyo juga menambahkan bahwa dengan diterapkannya UU cipta kerja ini , diproyeksikan, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sekitar 4-5 lima persen. Dimana nantinya juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup menampung besarnya angkatan kerja. Untuk itu kini, dunia usaha , koperasi atau UMKM diminta untuk segera mempelajari dan menyesuaikan UU CIpta Kerja ini. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00