Petani Food Estate Mengeluhkan Ketersediaan Pupuk, Pendistribusian Terkendala Jalan Rusak

KBRN, Palangka Raya : Petani mengeluhkan kendala di food estate saat ini ketersediaan pupuk. Namun Dinas Tanaman Pangan Holtikuktura dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah, Sunarti kepada RRI, membantah jika terjadi kelangkaan pupuk di lokasi lumbung pangan nasional tersebut.

Menurut Sunarti, hal tersebut lebih tepatnya bukanlah kelangkaan, tapi hanya masalah pendistribusian, mengingat ada sejumlah titik jalan rusak menuju lokasi mengakibatkan ribuan ton pupuk terlambat sampai ke tujuan.

Sunarti mengakui, pemerintah pusat dan daerah menaruh perhatian lebih terhadap program food estate ini, sehingga semua pihak yang terlibat di dalamnya, akan terus berupaya untuk tetap menjaga ketersediaan pupuk, guna mendukung pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Sunarti menambahkan, justru kendala paling menonjol yang perlu dihadapi bersama permasalahan sumber daya manusia (SDM) petani. Mengingat perlu adanya regenerasi jangka panjang seperti keterlibatan petani milenial, demi keberlangsungan lumbung pangan nasional di Kalteng.

"Kami meyakinkan petani milenial, bahwa saat ini kan menggarap menggunakan mesin. Tidak mencangkul. Pokoknya tidak lagi cara tradisional. Kalau masalah pupuk itu memang dipendistribusian. Itu kan diangkut dalam jumlah banyak, sebenarnya tidak ada keterlambatan. Hanya karena jalan menuju lokasi ada yang rusak serta ada yg tidak bisa dilintasi oleh angkutan besar, jalan tidak sesuai tonasenya," tambah Sunarti, Jumat (16/10/20).

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno mengatakan, keluhan petani terhadap  ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi, memang kerap terjadi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi diharapkan memaksimalkan pengawasan distribusi pupuk sehingga tidak menjadi keluhan rutin di kalangan petani.

Meskipun situasi di daerah food estate masih terbilang aman, lantaran didukung penuh dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pengadaan pupuk, lanjut pimpinan dewan daerah pemilihan Pulang Pisau, Kapuas ini, pemerintah provinsi harus mencarikan solusi atas permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi, apabila benar-benar terjadi, karena berhubungan dengan swasembada pangan.

"Kami sebagai fungsi pengawasan, juga tidak ada salahnya mengingatkan pemerintah daerah. Kita berharap keterlibatan pengusaha lokal di food estate. Tidak bisa juga berharap dari badan usaha milik negara saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Panca Makmur Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Japar mengeluhkan keterlambatan distribusi pupuk di lokasi food estate. Akibatnya, apabila terus terjadi, dikhawatirkan memicu penurunan hasil panen lantaran kuantitas pemakaian pupuk.

"Masih kuat dan sehat dalam menggarap. Sehari bisa dua hektare. Ini kami juga lagi rapat tentang food estate. Kalau kendala sampai saat ini tidak ada hanya saja pupuk belum ada," ujarnya.

Japar mengakui, ia bersama kelompok tani lainnya, bisa menggarap sekitar 2 hektare lahan dalam sehari, sehingga diperlukan pupuk yang tidak sedikit.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00