Hindari Tumpang Tindih Izin, Ratusan Perusahaan Minerba Dihapus dari Database Pemerintah

KBRN, Palangka Raya : Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola dengan baik dan profesional, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Salah satu potensi usaha yang diminati oleh investor untuk berusaha di Kalimantan Tengah adalah sektor pertambangan.

Guna menghindari munculnya permasalahan baru, terutama dalam hal tumpang tindih izin mineral dan batu bara (minarba), ratusan perusahaan yang habis masa berlaku izinnya, dikeluarkan dari database pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP) Kalimantan Tengah, telah menginventarisasi semua perizinan khususnya pertambangan dan ditemukan sebanyak 163 Izin minerba tidak diperpanjang, terbanyak di Kabupaten Kapuas dengan 73 izin. Kemudian Barito Timur ada 24 izin. 

Kepala Seksi Perizinan, John Deddy Priatno kepada RRI menegaskan,  status wilayah pertambangan milik perusahaan-perusahaan tersebut dikembalikan dan dikelola lagi oleh negara untuk kepentingan rakyat.

"Pemerintah provinsi akan lebih selektif lagi memberikan izin-izin diatas wilayah tersebut dan akan memprioritaskan investor yang benar-benar berkomitmen untuk memberikan multi efek player bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," tambah John, Rabu (14/10/20).

Sementara itu, kekhawatiran menjadi korban tumpang tindih izin perusahaan dialami oleh salah seorang pengusaha, Muhammad Marang. 

Menurutnya, bukan rahasia umum, terkait masalah tumpang tindih izin minerba dan hal ini diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. 

Dilanjutkan Muhammad Marang, tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), bisa juga disebabkan izin pemerintah pusat dengan daerah dikeluarkan secara bersamaan. 

Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di area hutan. Terdapat IUP telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun, izin pemanfaatan hutan juga dari pemerintah pusat. 

Untuk mengantisipasi menjadi korban tumpang tindih ini ditambahkan Gumarang, dirinya secara proaktif mengecek setiap informasi tentang perizinan minerba tersebut, baik di kementerian maupun pemerintah daerah. 

"Saya berharap, bisa terjalin komunikasi yang baik antara daerah agar pengusaha termasuk saya, tidak menjadi korban. Apalagi setiap ada pergantian kepala daerah, izin baru bertentangan dengan IUP sebelumnya, sehingga hal inilah bisa menimbulkan kasus tumpang tindih," ungkapnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00