Syarat Mendirikan Bank Kalteng Syariah Harus Memiliki Modal Rp 1 Triliun

KBRN, Palangka Raya : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan jawaban tanggapan terkait pemandangan umum dari fraksi-fraksi pendukung DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal PT Bank Kalteng.

Mewakili pemerintah provinsi, Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya menanggapi pertanyaan sebelumnya dari Juru Bicara dari Fraksi Golkar, Siti Nafsiah, terakait dengan tidak kunjung dibentuknya unit usaha syariah milik Bank Kalteng.

Wagub menegaskan, sampai saat ini hal tersebut belum dapat dilaksanakan, lantaran berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, bahwa seluruh unit usaha syariah wajib berdiri sendiri sebagai bank umum syariah dengan modal minimal 1 triliun rupiah.

Selanjutnya, masih menanggapi pertanyaan lain, terkait perekrutan pejabat investasi pemerintah provinsi, tahun anggaran 2020. Wagub menyebut dalam Peratuean Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, diterangkan bahwa penun jukan analisis investasi pemerintah daerah menjadi wewenang  dari kepala daerah.

“Dipermendagri tersebut menyatakan penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah mengenai pelaksanaan investasi, namun tidak ada diatur pemilihan panasehat investasi,” ucap wagub dalam pidatonya saat rapat paripurna, Selasa (14/9/20).

Wagub menambahkan, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah terhadap penambahan penyertaan modal PT Bank Kalteng ini dan sudah sesuai saran dan arahan serta aturan yang berlaku, sehingga pihak pemerintah provinsi memastikan, cita-cita bersama bisa melihat bank milik daerah tersebut lebih maju dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh nasabah tetapi juga oleh seluruh masyarakat Kalteng.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00